Ilustrasi gedung Merah Putih KPK/RMOL
Usut kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) TA 2020-2022, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil direksi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Selasa (16/5), tim penyidik memanggil tiga orang sebagai saksi dalam perkara yang belum diumumkan tersangkanya ini.
"Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Ali kepada wartawan, Selasa siang (16/5).
Tiga saksi yang dipanggil yaitu Purmaningsih selaku karyawan swasta, Direktur Kepatuhan dan SDM PT BRI atau staf lain yang ditunjuk, dan perwakilan tim audit atas Kepatuhan Pembayaran tukin di Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) TA 2020-2022.
Untuk direksi PT BRI, Ali tidak membeberkan namanya. Akan tetapi, dalam penelusuran Redaksi di laman PT Bank BRI, Direktur Kepatuhan dijabat oleh Ahmad Solichin Lutfiyanto.
Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa mantan Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin, di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (10/5). Ridwan didalami soal dugaan adanya penganggaran fiktif untuk tukin di Kementerian ESDM dan aliran uang ke beberapa pihak terkait. Serta dikonfirmasi mengenai adanya
mark up fiktif atas tukin dimaksud.
Pada 27 Maret 2023, KPK secara resmi mengumumkan sedang melakukan penyidikan baru yang diduga merugikan keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun demikian, KPK belum bisa membeberkan identitas pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka hingga uraian perbuatan pidananya. Hal itu akan diumumkan ketika dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.
KPK menyebut, uang korupsi itu digunakan untuk pembelian aset dan "operasional", termasuk adanya dugaan dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KPK pun telah berkirim surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar melakukan pencegahan terhadap 10 orang agar tidak bepergian ke luar negeri.
Yaitu Priyo Andi Gularso, Novian Hari Subagio, Lernhard Febrian Sirait, Abdullah, Christa Handayani Pangaribowo, Rokhmat Annashikhah, Beni Arianto, Hendi, Haryat Prasetyo, dan Maria Febri Valentine. Mereka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ESDM dan dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Selain itu, tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Senin (27/3) hingga Selasa (28/3), tim penyidik menggeledah kantor Ditjen Minerba, kantor Kementerian ESDM. Serta Apartemen Pakubuwono Menteng di Jakarta Pusat setelah ditemukan kunci apartemen saat geledah ruang kerja Plh Dirjen Minerba, M Idris Froyoto Sihite.
Dari kantor Ditjen Minerba dan Kementerian ESDM, KPK mengamankan dokumen terkait tukin ASN Kementerian ESDM. Sedangkan penggeledahan di apartemen, KPK menemukan uang Rp 1,3 miliar.
Selanjutnya pada Selasa (28/3), tim penyidik juga melakukan penggeledahan di daerah Depok, Jawa Barat yang merupakan kediaman para tersangka dalam perkara ini.
Kemudian pada Rabu (29/3), tim penyidik juga telah menggeledah beberapa tempat di Kota Depok, Kota Bekasi, dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tempat yang digeledah itu, yaitu tiga rumah kediaman dan satu unit apartemen milik dari para pihak yang terkait dengan perkara ini.
Dari penggeledahan di beberapa lokasi itu, tim penyidik mengamankan dokumen dan alat elektronik yang terindikasi adanya aliran sejumlah uang kepada beberapa pihak terkait.
