Berita

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/Ist

Politik

Pak Jokowi, Subsidi Mobil Listrik Ciderai Keadilan Publik

SENIN, 15 MEI 2023 | 13:31 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Subsidi yang menyasar masyarakat kelas bawah semakin menyusut. Terutamanya untuk listrik dan BBM. Dampaknya harga kebutuhan pokok semakin merangkak naik.

Di sisi lain, pemerintah justru membuat kebijakan dengan memberikan keringanan kepada masyarakat kelas atas lewat subsidi kendaraan listrik (electrical vehicle/EV).

"Kebijakan tersebut jelas menciderai rasa keadilan publik," kata Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/5).


Menurut analis politik dari Universitas Nasional ini, di akhir masa pemerintahan, seyogyanya Presiden Jokowi meninggalkan legacy dengan merumuskan kebijakan yang pro rakyat kecil.

"Kebijakan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat, dan bukan sebaliknya melayani industriawan dan komprador domestik pemburu rente ekonomi," tegas Andi Yusran.

Teranyar, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menganggarkan dana subsidi yang nilainya cukup fantastis. Bagi Eselon 1 dianggarkan Rp966,8 juta untuk setiap unit mobil listrik, Eselon 2 maksimal Rp746,1 juta per unit.

Sementara anggaran subsidi untuk roda dua alias motor listrik diberlakukan sama di seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Rp28 juta per unit.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya