Berita

Ketum DPP KNPI Haris Pertama/Ist

Politik

KNPI Yakin, Banyak Konglomerat Diduga Terlibat Kasus Rafael Alun

SENIN, 15 MEI 2023 | 03:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah resmi menetapkan mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelumnya ayah Mario Dandy itu juga ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi.

Dalam pengembangan kasus TPPU Rafael Alun, KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, salah satunya anak pengusaha besar di Indonesia, putri dari seorang konglomerat nasional Dato Sri Tahir, Grace Devi Ready alias Grace Tahir.

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama menduga banyak keterlibatan para pengusaha besar di balik kasus Rafael Alun Trisambodo ini.

“Kita masyarakat semakin bingung ya dengan kasus RAT ini, sebab melibatkan Direktur Mayapada Hospital Grace Devi Riady alias Grace Tahir, meskipun baru dipanggil sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi gratifikasi kan jelas keluarganya ini kan kaya raya kok masih saja diduga terlibat dalam kasus gratifikasi ini?” kata Haris dalam keterangan yang diterima Minggu (14/5).

Bukan tanpa alasan, dugaan terlibatnya para konglomerat atau pengusaha besar di negeri ini. Mengingat, kata Haris, bisa saja Rafael menggunakan kewenangannya di sektor pajak untuk memanipulasi kewajiban pembayar pajak dari para pengusaha maupun konglomerat, yang pada ujungnya tentu mengurangi pendapatan bagi negara dari para wajib pajak.


“RAT ini sampai buat perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan salah satunya PT Artha Mega Ekadhana (AME), AME sendiri berdasarkan penyidik KPK menerima liran dana sebesar 90.000 dolar AS. Ini kan besar sekali, dan saya yakin bukan satu bukti ini saja, pasti banyak konglomerat memiliki masala yang sama tentang pajak jadi pasiennya Rafael Alun,” ungkap Haris.


Haris mengatakan dirinya dan KNPI geram atas ulah kelakuan para konglomerat yang diduga terlibat kasus gratifikasi dengan RAT. Namun begitu ia percaya KPK akan bisa mengungkap siapa saja para konglomerat yang berkongsi dengan Rafael Alun atau bahkan yang melindungi Rafael Alun.

“Bayangkan ya, mereka ini kan sudah kaya raya, ya wong yang benarlah bikin laporan pajaknya, Indonesia ini masih sangat banyak penduduk miskinnya. Kita lihat saja berdasarkan data BPS pada September 2022 bahwa tingkat ketimpangan kekayaan penduduk Indonesia berdasarkan pengeluarannya yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Artinya jumlah penduduk kaya yang sangat sedikit menguasai ekonomi nasional kita. Lah eling dong jangan nipu-nipu lagi laporan pajaknya, apa tidak puas dengan harta yang ada sekarang?” tandasnya.



Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya