Pendiri Eksan Institute, Moch Eksan/RMOL
MINGGU, 14 Mei 2023 merupakan hari bersejarah bagi masa depan demokrasi Republik Turki. Hari dimana rakyat dari bekas Daulah Utsmaniyah memilih presiden secara langsung untuk ketiga kalinya. Pilpres langsung ini pertama digelar pada 2014 dan kedua diselenggarakan pada 2018. Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem presidensil hasil amandemen konstitusi 2017.
Sistem Pilpres Turki mirip dengan di Indonesia. Perbedaan pada pengajuan calon presiden dari partai atau gabungan partai yang memperoleh 5 persen suara nasional, dan juga bisa dari calon perseorangan yang didukung oleh minimal 100 ribu tanda tangan pemilih.
Mekanisme penetapan calon terpilih presiden berdasarkan pada 50 persen plus 1 atau lebih suara Pilpres. Bila tak ada satupun capres yang memperoleh prosentase tersebut, maka digelar Pilpres putaran kedua. Masing-masing yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang maju tahap selanjutnya. Mekanisme ini persis dengan Pilpres di Indonesia.
Masa jabatan presiden terpilih selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada periode masa jabatan kedua. Masa jabatan ini sama dengan masa jabatan presiden Indonesia.
Namun demikian, usia demokrasi langsung di Turki lebih muda daripada Indonesia. Pilpres langsung di Indonesia sudah kelima kalinya. Memang usia bernegara Recep Tayyip Erdogan lebih tua dari Indonesia. Namun, usia berdemokrasi Joko Widodo lebih tua dari Turki.
Dua negara mayoritas muslim di Timur Tengah dan Asia Tenggara ini, sedang menyelenggarakan pemilu. Turki besok. Dan Indonesia pada 14 Februari 2024. Dua negara ini potret negara muslim demokratis yang menjunjung tinggi hak sipil warga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Suksesi kepemimpinan kedua negara ini, seperti tak bisa dielakkan. Erdogan diprediksi akan mengalami kekalahan. Hasil survei elektabilitasnya kalah dengan penantangnya, Kemal Kilicdaroglu dari Partai Rakyat Republik.
Sedangkan, Jokowi sudah dua periode. Sehingga, mau tak mau, pergantian presiden tak bisa dihindari. Apakah nanti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Rasyid Baswedan? Semua kembali pada rakyat pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia.
Suksesi kepemimpinan sesungguhnya adalah hukum alam. Tak seorang pun di dunia ini yang memiliki kekuasaan abadi. Sekuat dan sehebat apapun pemimpin itu pasti akan berakhir. Masa jabatan bisa berakhir karena kalah dalam pemilu atau digulingkan oleh aksi kudeta atau sebab tutup usia.
Semua kekuasaan dimana pun di dunia ini bersifat fana. Turki punya sejarah kepemimpinan yang jatuh bangun. Mulai dari Mustafa Kemal Ataturk, Mustafa Ismet Inonu, Mahmut Celal Bayar, Cemal Gursel, Cevdet Sunay, Fahri Koruturk, Kenan Evren, Turgut Ozal, Suleymen Demirel, Ahmed Necdet Sezer, Abdullah Gul sampai Erdogan sendiri.
Sejarah kepemimpinan Indonesia juga mengalami jatuh bangun semisal. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono sampai Jokowi sendiri.
Jadi, suksesi kepemimpinan dalam Pilpres secara langsung, sebenarnya untuk mengakhiri perpindahan kekuasaan dengan menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah antar anak bangsa. Pemilu demokratis mengharuskan pergantian kekuasaan dengan aman dan damai.
Akhirnya, saya kutipkan pernyataan Bung Karno, "Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia."
*Penulis adalah Pendiri Eksan Institute
