Berita

Muslim Arbi/Ist

Politik

Hadir di Acara Musra, Muslim Arbi: Jokowi Turun Kelas

MINGGU, 14 MEI 2023 | 13:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap turun kelas, karena jadi pesuruh relawan yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat (Musra), untuk menentukan siapa Capres dan Cawapres yang akan didukung.

"Relawan Jokowi ini menyuruh Jokowi menentukan siapa Capres yang didukung Musra, Jokowi turun kelas menjadi pesuruh Musra, setelah menjadi petugas partai," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/5).

Muslim mengatakan, jika Jokowi mau disuruh-suruh oleh Musra, sama saja Jokowi petugas Musra. Kelas Jokowi jatuh, setelah sebelumnya petugas partai PDI Perjuangan.


"Dia (Jokowi) semakin jatuh wibawa dan martabatnya. Saya tidak tahu kalau Jokowi mau jadi pesuruh Musra. Karena harusnya netral, tidak memihak pada Capres manapun," katanya.

Karena, menurut dia, jika Jokowi memihak kepada Capres tertentu, sama saja sengaja menciptakan konflik horizontal pada ajang Pilpres 2024 nanti.

"Dia menjadi pemecah bangsa dan negara. jadi kalau Jokowi mau, Ya rendah amat dia. Karena semakin dimusuhi rakyat yang tidak sependapat dengan arahannya," pungkas Muslim.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya menghadiri acara Musra yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5). Acara itu digadang-gadang menghadirkan 30 ribu relawan pro-Jokowi.

Penanggung Jawab Musra, Budi Arie Setiadi, mengatakan, Presiden Joko Widodo akan hadir pada acara itu, dan memberikan arahan kepada seluruh relawan untuk Pemilu 2024.

"Puncaknya nanti, pengarahan Pak Presiden Joko Widodo, ke mana kapal besar relawan ini akan tertuju, berlabuh di 2024. Semua menantikan perintah dan komando Pak Jokowi untuk menentukan arah 2024," tegasnya, di lokasi.

Budi juga mengatakan, Joko Widodo juga akan memutuskan nama-nama yang akan menjadi calon presiden untuk didukung relawan.

"Proses di Musra itu menyaring, menjaring, dan merekam aspirasi masyarakat, nanti kita sampaikan ke pak presiden 3 nama, dan biar pak presiden yang memutuskan. Kalau tanya siapa, ya tanya presiden lah," ujarnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya