Berita

Muslim Arbi/Ist

Politik

Hadir di Acara Musra, Muslim Arbi: Jokowi Turun Kelas

MINGGU, 14 MEI 2023 | 13:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap turun kelas, karena jadi pesuruh relawan yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat (Musra), untuk menentukan siapa Capres dan Cawapres yang akan didukung.

"Relawan Jokowi ini menyuruh Jokowi menentukan siapa Capres yang didukung Musra, Jokowi turun kelas menjadi pesuruh Musra, setelah menjadi petugas partai," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/5).

Muslim mengatakan, jika Jokowi mau disuruh-suruh oleh Musra, sama saja Jokowi petugas Musra. Kelas Jokowi jatuh, setelah sebelumnya petugas partai PDI Perjuangan.


"Dia (Jokowi) semakin jatuh wibawa dan martabatnya. Saya tidak tahu kalau Jokowi mau jadi pesuruh Musra. Karena harusnya netral, tidak memihak pada Capres manapun," katanya.

Karena, menurut dia, jika Jokowi memihak kepada Capres tertentu, sama saja sengaja menciptakan konflik horizontal pada ajang Pilpres 2024 nanti.

"Dia menjadi pemecah bangsa dan negara. jadi kalau Jokowi mau, Ya rendah amat dia. Karena semakin dimusuhi rakyat yang tidak sependapat dengan arahannya," pungkas Muslim.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya menghadiri acara Musra yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5). Acara itu digadang-gadang menghadirkan 30 ribu relawan pro-Jokowi.

Penanggung Jawab Musra, Budi Arie Setiadi, mengatakan, Presiden Joko Widodo akan hadir pada acara itu, dan memberikan arahan kepada seluruh relawan untuk Pemilu 2024.

"Puncaknya nanti, pengarahan Pak Presiden Joko Widodo, ke mana kapal besar relawan ini akan tertuju, berlabuh di 2024. Semua menantikan perintah dan komando Pak Jokowi untuk menentukan arah 2024," tegasnya, di lokasi.

Budi juga mengatakan, Joko Widodo juga akan memutuskan nama-nama yang akan menjadi calon presiden untuk didukung relawan.

"Proses di Musra itu menyaring, menjaring, dan merekam aspirasi masyarakat, nanti kita sampaikan ke pak presiden 3 nama, dan biar pak presiden yang memutuskan. Kalau tanya siapa, ya tanya presiden lah," ujarnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya