Berita

Muslim Arbi/Ist

Politik

Hadir di Acara Musra, Muslim Arbi: Jokowi Turun Kelas

MINGGU, 14 MEI 2023 | 13:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap turun kelas, karena jadi pesuruh relawan yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat (Musra), untuk menentukan siapa Capres dan Cawapres yang akan didukung.

"Relawan Jokowi ini menyuruh Jokowi menentukan siapa Capres yang didukung Musra, Jokowi turun kelas menjadi pesuruh Musra, setelah menjadi petugas partai," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/5).

Muslim mengatakan, jika Jokowi mau disuruh-suruh oleh Musra, sama saja Jokowi petugas Musra. Kelas Jokowi jatuh, setelah sebelumnya petugas partai PDI Perjuangan.


"Dia (Jokowi) semakin jatuh wibawa dan martabatnya. Saya tidak tahu kalau Jokowi mau jadi pesuruh Musra. Karena harusnya netral, tidak memihak pada Capres manapun," katanya.

Karena, menurut dia, jika Jokowi memihak kepada Capres tertentu, sama saja sengaja menciptakan konflik horizontal pada ajang Pilpres 2024 nanti.

"Dia menjadi pemecah bangsa dan negara. jadi kalau Jokowi mau, Ya rendah amat dia. Karena semakin dimusuhi rakyat yang tidak sependapat dengan arahannya," pungkas Muslim.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya menghadiri acara Musra yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5). Acara itu digadang-gadang menghadirkan 30 ribu relawan pro-Jokowi.

Penanggung Jawab Musra, Budi Arie Setiadi, mengatakan, Presiden Joko Widodo akan hadir pada acara itu, dan memberikan arahan kepada seluruh relawan untuk Pemilu 2024.

"Puncaknya nanti, pengarahan Pak Presiden Joko Widodo, ke mana kapal besar relawan ini akan tertuju, berlabuh di 2024. Semua menantikan perintah dan komando Pak Jokowi untuk menentukan arah 2024," tegasnya, di lokasi.

Budi juga mengatakan, Joko Widodo juga akan memutuskan nama-nama yang akan menjadi calon presiden untuk didukung relawan.

"Proses di Musra itu menyaring, menjaring, dan merekam aspirasi masyarakat, nanti kita sampaikan ke pak presiden 3 nama, dan biar pak presiden yang memutuskan. Kalau tanya siapa, ya tanya presiden lah," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya