Dituding Ikut Memihak dalam Protes Anti-pemerintah, Palang Merah Nikaragua Dibubarkan

Cabang Palang Merah di Nikaragua akhirnya dibubarkan oleh parlemen atas tudingan memihak dalam protes anti-pemerintah pada 2018 lalu.

Resolusi tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Nasional pada Rabu (10/5), yang menjadikan Palang Merah sebagai entitas terbaru yang ditutup setelah dianggap melanggar pemerintah dan hukum negara, menyusul ribuan asosiasi, LSM, dan serikat pekerja, yang dibubarkan lebih dulu.

“Parlemen telah mencabut Palang Merah Nikaragua cabang lokal, sebagai gantinya pemerintah mengesahkan pembentukan entitas otonom baru dan terdesentralisasi, di bawah Kementerian Kesehatan,” kata parlemen Nikaragua, yang dikutip dari Digital Djournal.

Melalui resolusi yang bersifat final itu, semua aset Palang Merah Nikaragua diizinkan untuk disita dan diserahkan kepada badan penggantinya yang akan mengelola aset tersebut.

Selama beberapa dekade Palang Merah terus aktif di negara itu dengan saat ini sekitar 2.000 sukarelawan dan 63 ambulans dioperasikan di Nikaragua.

Pemerintah Nikaragua, dalam sebuah dokumen yang dikirim ke parlemen, mengklaim bahwa cabang Palang Merah telah bertindak melawan prinsip-prinsip netralitas. Asosiasi itu berpihak pada protes anti-pemerintah yang mematikan dan menewaskan ratusan orang, yang dianggap pemerintah sebagai upaya kudeta yang diatur oleh oposisi dengan dukungan Washington.

Di bawah pemerintahan Presiden Daniel Ortega, serangkaian tindakan otoriter terus dilakukan oleh presiden yang telah menjabat selama tiga kali itu, yang membuat pemerintah negara itu masih berada di dalam sanksi PBB karena tindakan kerasnya.

Sejak 2020, pemerintahan Ortega tercatat telah membubarkan lebih dari 2.000 asosiasi, LSM, dan serikat pekerja, serta menahan ratusan kritikus di negaranya, di antaranya beberapa calon penantang Ortega yang dijebloskan ke penjara menjelang pemilihan presiden pada 2021 lalu.