Berita

Presiden Joko Widodo saat mengecek kondisi jalanan di Provinsi Lampung/Net

Politik

Siapa yang Harus Tanggungjawab Kerusakan Jalan di Daerah, Presiden atau Kepala Daerah?

SELASA, 09 MEI 2023 | 22:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Usai viral, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Provinsi Lampung untuk mengecek langsung kondisi jalanan rusak di daerah itu. Kunjungan kepala negara ini kemudian mendapat respon baik yang pro maupun kontra.

Perbincangan soal kondisi jalan di Lampung menghangat di media sosial, terlebih menjelang tahun politik.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen menyampaikan bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung tentu disambut oleh warga di sana. Lantas, Samuel mempertanyakan, bagaimana rakyat yang juga kondisi jalannya rusak seperti di Lampung namun tidak viral di media sosial.


“Bagaimana dengan rakyat yang jalannya rusak tapi belum dikunjungi presiden? Tentu saja mengundang kecemburuan sosial. Lalu apakah presiden Jokowi akan turun langsung ngecek semua jalan diberbagai daerah?” kata Samuel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut dia, kepala daerah sepatutnya mencontoh Presiden yang turun dan senang blusukan mengecek langsung jalan yang rusak.

“Jangan sampai harus presiden yang turun baru diperbaiki. Kalau kejadiannya semua daerah diurus oleh presiden juga, lalu kepala daerah apa kerjanya?" tanya Silaen.

Jika hal tersebut terjadi, menurut dia, Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja lantaran setiap persoalan harus diatensi oleh kepala negara. Bagi Samuel, jika demikian maka partai politik yang seharusnya melakukan evaluasi, sebab dari proses merekalah tercipta sosok-sosok kepala daerah.

Samuel mengatakan, demi meminimalisir hal- hal yang tak perlu terjadi, maka sangat perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan agar menjadi standar kerja-kerja kepala daerah dalam memikul tanggung- jawab untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan warganya.

Disamping pembangunan infrastruktur pendukung dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang dalam skala besar maka pemerintah pusat yang harus turun tangan, ini menyangkut pemerataan pembangunan disemua Daerah yang sudah 38 propinsi.

Silaen tidak mempersoalkan presiden Jokowi turun langsung mengecek langsung jalan di propinsi Lampung itu. Hanya saja presiden jangan hanya mengecek jalan di Lampung, sebab tidak menutup kemungkinan banyak jalan- jalan yang rusaknya lebih parah ada diberbagai tempat dipropinsi lainnya.

Lalu kalau sudah begini, apakah presiden akan turun langsung ngecek semua jalan rusak yang ada di seluruh nusantara ini? Lantas gubernur, Bupati/ walikota- nya beking apa? Apakah dapat dikatakan kepala daerah 'gagal' didalam mengemban amanah sebagai kepala daerah? " pungkas Silaen.





Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya