Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kerap Cekik Kebebasan Publik, Status Darurat Covid-19 Yordania Dicabut

SENIN, 08 MEI 2023 | 16:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah status darurat Covid-19 telah dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Yordania mengakhiri undang-undang yang memberlakukan keadaan darurat di negaranya sejak tiga tahun lalu.

Dimuat LBC pada Senin (8/5), keputusan pembatalan keadaan darurat itu telah disetujui oleh kabinet, dan kini negara tersebut akan dikembalikan kembali dalam keadaan normal.

"Kami memiliki sistem legislatif yang akan kembali berfungsi normal seperti kehidupan yang kembali normal," kata Menteri Komunikasi Pemerintah Faisal Shboul kepada media pemerintah.


Langkah itu dilakukan oleh pemerintah Yordania tiga hari setelah WHO mencabut status darurat kesehatan global.

Menurut kelompok hak asasi manusia, UU tersebut telah digunakan oleh pemerintah Yordania untuk menekan kebebasan sipil dan politik selama tiga tahun terakhir.

Kelompok advokasi Human Rights Watch (HRW) menuturkan Yordania dalam beberapa tahun terakhir telah mengintensifkan penganiayaan dan pelecehan terhadap lawan politik dan warga negara biasa dengan menggunakan serangkaian undang-undang tersebut untuk membungkam suara-suara kritis.

Lusinan aktivis dilaporkan telah dipenjara dan dilecehkan. Sementara para pejabat terus menyangkal pelanggaran yang meluas tersebut, tetapi mereka telah membenarkan tindakan keras yang dilakukan pihaknya kepada siapa saja yang memicu kerusuhan sipil di Yordania.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya