Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Sangat Tepat Prabowo Tolak Turun Kelas jadi Cawapres Ganjar Pranowo

MINGGU, 07 MEI 2023 | 18:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra dan mantan calon presiden (capres), sangat tepat jika Prabowo Subianto menolak turun kelas pada Pilpres 2024 nanti dengan menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Prabowo sudah tepat jika menolak menjadi cawapresnya Ganjar. Karena jika melihat rating survei, suara Prabowo lebih tinggi dari Ganjar. Apalagi, Prabowo kerap kali di beri harapan palsu baik oleh PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri.

"Sejak Pilpres 2009, Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Kalau dilihat, dari janji manis untuk dukung Prabowo sebagai capres ternyata hanya PHP saja, baik dari Mega maupun Jokowi. Maka pantas kalau Prabowo menolak sebagai cawapres Ganjar," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/5).


Apalagi kata Muslim, Prabowo merupakan Ketum partai politik (parpol) dan mantan capres. Sehingga, tidak tepat jika turun kelas jadi cawapres pada pilpres selanjutnya.

"Di mana Ganjar belum tentu dipastikan menang sebagai presiden. Nanti kalau Prabowo berpasangan dengan Ganjar lalu kalah, ya malunya enggak tidak terbayangkan lagi," kata Muslim.

Muslim menilai, Prabowo bisa berkoalisi dengan Partai Golkar dan PKB agar bisa menjadi capres. Mengingat kata Muslim, parpol mempunyai hak untuk membentuk koalisi mengusung capresnya sendiri, tidak perlu mengandalkan Joko Widodo.

"Apalagi gunakan Istana sebagai Posko untuk menangkan capresnya. Semakin ketahuan kenapa Jokowi ngotot urus capres dan pencapresan. Kesan yang timbul karena Jokowi sangat ketakutan," pungkas Muslim.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya