Kritik JK Harus Diperhatikan Jokowi

Presiden Joko Widodo harus memperhatikan kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yaitu bersikap netral dan tidak ikut campur dalam urusan penggantinya. JK ingin Jokowi meniru sikap negarawan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatan.

"Kritik JK untuk Jokowi harus diperhatikan oleh Jokowi. Publik tahu di akhir masa jabatan Megawati dan SBY tidak terlihat turut campur dalam urusan siapa penggantinya," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/5).

Sementara Jokowi, sambungnya, malah terlihat langsung dan menggunakan Istana sebagai pusat konsolidasi capres. Apalagi, pertemuan beberapa waktu lalu di Istana tanpa mengundang Partai Nasdem, padahal Nasdem hingga saat ini masih partai koalisi pemerintah. Sehingga pertemuan itu menyiratkan adanya pembahasan masalah politik.

"Semestinya Jokowi tidak lakukan itu. Karena dia masih kepala negara, harusnya merangkul semua. Sikap Istana tidak undang Nasdem itu sikap politik, bukan sikap negarawan. Peringatan JK harus segera direspon oleh Istana (Jokowi). Jika tidak, Istana dianggap tebar kebencian," pungkas Muslim.

JK sempat mengingatkan Jokowi agar tidak terlalu ikut campur dalam kontestasi politik jelang Pemilu 2024 di akhir jabatannya. Pernyataan itu disampaikan JK dalam merespon langkah Jokowi yang tidak mengundang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan Parpol Koalisi Pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (2/5) kemarin.

"Karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ujarnya.

Jusuf Kalla lantas meminta Jokowi meniru langkah presiden sebelumnya seperti Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai dapat menjauhkan diri dari politik pada saat akhir jabatannya.

"Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, ketika itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis," tegasnya.

Berita

Politik

Kritik JK Harus Diperhatikan Jokowi

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan