Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Banyak Pelanggaran, Peringkat Kebebasan Pers India Turun di Bawah Pakistan

KAMIS, 04 MEI 2023 | 19:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia, India mengalami penurunan peringkat kebebasan pers di negaranya, yang posisinya kini digeser oleh Pakistan, yang berada jauh di atasnya pada Rabu (3/5).

Berdasarkan Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 yang dirilis oleh Reporters Without Borders (RSF), India pada tahun lalu sebelumnya menempati peringkat 150, kini turun menjadi ke-161.

Sementara posisi tersebut kini digantikan oleh Pakistan, yang berada di peringkat ke-150, setelah sebelumnya negara itu menempati peringkat ke-157 dari 180 negara lain di dunia.


Berdasarkan laporan dari RSF, akuisisi media yang marak dilakukan oleh para pengusaha kaya yang dekat dengan pemerintah India, serta banyaknya pelecehan terhadap wartawan membuat peringkat negara itu kini diturunkan pada tahun 2023 ini.

“Kekerasan terhadap jurnalis, media partisan politik, dan konsentrasi kepemilikan media semuanya menunjukkan bahwa kebebasan pers berada dalam krisis di demokrasi terbesar di dunia itu,” kata laporan RSF.

RSF menyayangkan akuisisi media yang terjadi di India, yang semua arus media utamanya kini telah dimiliki oleh para pengusaha kaya yang dekat dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

"Modi memiliki pasukan pendukung yang dapat melacak semua pelaporan online yang dianggap kritis terhadap pemerintah dan melakukan (serangan) kampanye pelecehan yang mengerikan terhadap sumbernya," tambah RSF dalam laporannya.

Hal ekstrim tersebut telah membuat banyak jurnalis, dalam praktiknya, terpaksa menyensor diri mereka sendiri dalam laporannya.

Dimuat Dawn, Kamis (4/5), indeks yang dirilis bersamaan dengan Hari Kebebasan Pers Dunia itu telah menempatkan Korea Utara diurutan terakhir ke-180, yang disusul oleh China dengan peringkat ke-179.

Sementara tahun ini yang menempati peringkat pertama dalam kebebasan pers yang telah diimplementasikan dengan baik masih diduduki oleh negara Eropa, yaitu Norwegia.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya