Berita

Ilustrasi/Net

Global

Banyak Pelanggaran, Peringkat Kebebasan Pers India Turun di Bawah Pakistan

KAMIS, 04 MEI 2023 | 19:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia, India mengalami penurunan peringkat kebebasan pers di negaranya, yang posisinya kini digeser oleh Pakistan, yang berada jauh di atasnya pada Rabu (3/5).

Berdasarkan Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 yang dirilis oleh Reporters Without Borders (RSF), India pada tahun lalu sebelumnya menempati peringkat 150, kini turun menjadi ke-161.

Sementara posisi tersebut kini digantikan oleh Pakistan, yang berada di peringkat ke-150, setelah sebelumnya negara itu menempati peringkat ke-157 dari 180 negara lain di dunia.


Berdasarkan laporan dari RSF, akuisisi media yang marak dilakukan oleh para pengusaha kaya yang dekat dengan pemerintah India, serta banyaknya pelecehan terhadap wartawan membuat peringkat negara itu kini diturunkan pada tahun 2023 ini.

“Kekerasan terhadap jurnalis, media partisan politik, dan konsentrasi kepemilikan media semuanya menunjukkan bahwa kebebasan pers berada dalam krisis di demokrasi terbesar di dunia itu,” kata laporan RSF.

RSF menyayangkan akuisisi media yang terjadi di India, yang semua arus media utamanya kini telah dimiliki oleh para pengusaha kaya yang dekat dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

"Modi memiliki pasukan pendukung yang dapat melacak semua pelaporan online yang dianggap kritis terhadap pemerintah dan melakukan (serangan) kampanye pelecehan yang mengerikan terhadap sumbernya," tambah RSF dalam laporannya.

Hal ekstrim tersebut telah membuat banyak jurnalis, dalam praktiknya, terpaksa menyensor diri mereka sendiri dalam laporannya.

Dimuat Dawn, Kamis (4/5), indeks yang dirilis bersamaan dengan Hari Kebebasan Pers Dunia itu telah menempatkan Korea Utara diurutan terakhir ke-180, yang disusul oleh China dengan peringkat ke-179.

Sementara tahun ini yang menempati peringkat pertama dalam kebebasan pers yang telah diimplementasikan dengan baik masih diduduki oleh negara Eropa, yaitu Norwegia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya