Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, sebelah kiri Said Iqbal saat diterima oleh Ganjar Pranowo/Net

Politik

Andi Gani Bela Ganjar: Jangan Posisikan Dia Pembuat UU Ciptaker

SENIN, 01 MEI 2023 | 22:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Konfederasi serikat buruh dikritik pedas lantaran mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Pasalnya, Ganjar lahir dari partai politik pendukung dan pengusung omnibus law alias UU cipta kerja yakni PDI Perjuangan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menampik kalau Ganjar bukan pembuat UU cipta kerja, sehingga harus dipisahkan antara persona Ganjar dengan partai pendukungnya.

“Begini, kita harus pisahkan. Beliau bukan pengambil kebijakan. Saya ulangi lagi. Jangan memposisikan pak ganjar pembuat omnibus law. Inikan salah berpikirnya,” kata Andi Gani di Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, Jalan Dharmawangsa VIII, Jakarta Selatan, Senin (1/5).


Menurutnya, Ganjar merupakan seorang kepala daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang. Oleh karena itu, Ganjar tidak bisa disalahkan meskipun datang dari partai pendukung omnibus law cipta kerja.

“Pak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah yang tidak punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Kenapa kita mesti membenci Pak Ganjar pranowo. Ini mesti disampaikan di publik,” katanya.

Andi Gani mengatakan Ganjar merupakan sosok calon presiden yang berani menemui dan berdialog dengan rakyat.

“Sudah jelas bahwa beliau pemimpin yang kami butuhkan, pemimpin yang berani dan mau menemui jarang sekali. Jika liat dari hati ke hati ada gak sih pemimpin yang mau menemui raktyatnya di tengah jalan, berdialog, itu enggak ada,” demikian Andi Gani.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya