Sebanyak 76 sekolah di provinsi Balochistan, Pakistan dilaporkan telah ditutup karena diubah menjadi pos militer. Langkah ini dikritik oleh banyak pihak.
Departemen Kesejahteraan Sosial Gerakan Nasional Balochistan (BNM) mencatat, sebanyak 13 sekolah yang ditutup berada di Balochistan dan 63 lainnya di Tehsil Awaran.
“Sangat memprihatinkan melihat tingkat kekurangan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak Baloch di distrik Mashkai dan Awaran. Penutupan sekolah dan pendudukan fasilitas pendidikan oleh militer merupakan pelanggaran terhadap hak dasar atas pendidikan dan harus dikecam oleh organisasi internasional,†kata laporan dari departemen tersebut, seperti dikutip
ANI News pada Senin (1/5).
Atas perampasan oleh militer yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia itu, laporan tersebut mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam, dan mendesak organisasi internasional untuk memperhatikan pendidikan yang buruk di Balochistan.
"Penutupan itu dapat memiliki konsekuensi jangka panjang pada pembangunan sosial-ekonomi suatu wilayah. Komunitas internasional harus mengambil langkah segera untuk mengatasi krisis ini dan memastikan bahwa anak-anak Baloch memiliki akses ke kualitas pendidikan," tambah laporan itu.
Di samping perampasan sekolah, kondisi fasilitas pendidikan di negara itu dikabarkan juga paling mengkhawatirkan di antara provinsi di Pakistan lainnya, anak-anak sering kekurangan fasilitas yang layak, dan kesempatan menempuh pendidikan yang rendah di wilayah tersebut.
Kebijakan kolonial Pakistan terhadap Balochistan disebut oleh laporan itu menjadi salah satu yang harus bertanggung jawab atas buruknya kondisi pendidikan di Balochistan.
