Berita

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan/Ist

Politik

Tamil Selvan: Ada Agenda untuk Mendiskreditkan Kombes Teguh Triwantoro dan Merusak Nama Baik Polri

SENIN, 01 MEI 2023 | 08:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan hilangnya barang bukti BBM ilegal di Polda Kalimantan Utara (Kaltara) yang membuat Kabid Propam Kombes Teguh Triwantoro sempat dicopot dari jabatannya memunculkan isu adanya agenda setting pihak-pihak tertentu.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, berita hilangnya barang bukti BBM ilegal tersebut sampai saat ini belum terbukti secara hukum melalui audit forensik. Apakah benar hilang atas kesengajaan atau justru memuai karena penyimpanan yang tidak sesuai.

Namun, Tamil menilai, ada agenda setting yang dimainkan untuk mendiskreditkan reputasi Kombes Teguh Triwantoro yang dianggap ikut bertanggung jawab atas isu BBM ilegal yang belum terbukti kebenarannya tersebut.


"Sekarang kalau kita bicara hilang atau tidak, itu jangan asumsi. Buktinya mana, buka ke publik jumlah real tangkapan awal, lalu saat ini jumlahnya berapa. Jikapun terjadi pengurangan, harus ada audit forensik, bukan mau-maunya kita bilang hilang," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).

Dosen Universitas Dian Nusantara ini berpendapat, ada banyak oknum yang bermain opini di ruang publik untuk kepentingan dirinya pribadi, yang muaranya adalah untuk merugikan nama baik Polri secara institusi.

"Saya melihat soal Kaltara ini terlalu banyak pihak yang bermain opini, namun tidak ada fakta hukum yang ditunjukan. Saya kira Kapolri harus tegas melihat pola-pola anak buah seperti ini, jangan sampai nama institusi rusak hanya karena kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu," papar Ketua Forum Politik Indonesia ini.

Menyikapi Kombes Teguh Triwantoro yang akhirnya dikembalikan ke jabatannya sebagai Kabid Propam Polda Kaltara, Tamil menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dan menjunjung asas hukum yang berkeadilan.

"Itu langkah tepat, tidak boleh ada pencopotan hanya berdasar asumsi. Saya harap kasus Kaltara ini transparan ke publik. Jangan sampai ada personel yang jujur malah menjadi korban, sebab masyarakat menaruh perhatian penuh pada kinerja Polri saat ini," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya