Berita

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan/Ist

Politik

Tamil Selvan: Ada Agenda untuk Mendiskreditkan Kombes Teguh Triwantoro dan Merusak Nama Baik Polri

SENIN, 01 MEI 2023 | 08:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan hilangnya barang bukti BBM ilegal di Polda Kalimantan Utara (Kaltara) yang membuat Kabid Propam Kombes Teguh Triwantoro sempat dicopot dari jabatannya memunculkan isu adanya agenda setting pihak-pihak tertentu.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, berita hilangnya barang bukti BBM ilegal tersebut sampai saat ini belum terbukti secara hukum melalui audit forensik. Apakah benar hilang atas kesengajaan atau justru memuai karena penyimpanan yang tidak sesuai.

Namun, Tamil menilai, ada agenda setting yang dimainkan untuk mendiskreditkan reputasi Kombes Teguh Triwantoro yang dianggap ikut bertanggung jawab atas isu BBM ilegal yang belum terbukti kebenarannya tersebut.


"Sekarang kalau kita bicara hilang atau tidak, itu jangan asumsi. Buktinya mana, buka ke publik jumlah real tangkapan awal, lalu saat ini jumlahnya berapa. Jikapun terjadi pengurangan, harus ada audit forensik, bukan mau-maunya kita bilang hilang," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).

Dosen Universitas Dian Nusantara ini berpendapat, ada banyak oknum yang bermain opini di ruang publik untuk kepentingan dirinya pribadi, yang muaranya adalah untuk merugikan nama baik Polri secara institusi.

"Saya melihat soal Kaltara ini terlalu banyak pihak yang bermain opini, namun tidak ada fakta hukum yang ditunjukan. Saya kira Kapolri harus tegas melihat pola-pola anak buah seperti ini, jangan sampai nama institusi rusak hanya karena kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu," papar Ketua Forum Politik Indonesia ini.

Menyikapi Kombes Teguh Triwantoro yang akhirnya dikembalikan ke jabatannya sebagai Kabid Propam Polda Kaltara, Tamil menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dan menjunjung asas hukum yang berkeadilan.

"Itu langkah tepat, tidak boleh ada pencopotan hanya berdasar asumsi. Saya harap kasus Kaltara ini transparan ke publik. Jangan sampai ada personel yang jujur malah menjadi korban, sebab masyarakat menaruh perhatian penuh pada kinerja Polri saat ini," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya