Berita

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan/Ist

Politik

Tamil Selvan: Ada Agenda untuk Mendiskreditkan Kombes Teguh Triwantoro dan Merusak Nama Baik Polri

SENIN, 01 MEI 2023 | 08:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan hilangnya barang bukti BBM ilegal di Polda Kalimantan Utara (Kaltara) yang membuat Kabid Propam Kombes Teguh Triwantoro sempat dicopot dari jabatannya memunculkan isu adanya agenda setting pihak-pihak tertentu.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, berita hilangnya barang bukti BBM ilegal tersebut sampai saat ini belum terbukti secara hukum melalui audit forensik. Apakah benar hilang atas kesengajaan atau justru memuai karena penyimpanan yang tidak sesuai.

Namun, Tamil menilai, ada agenda setting yang dimainkan untuk mendiskreditkan reputasi Kombes Teguh Triwantoro yang dianggap ikut bertanggung jawab atas isu BBM ilegal yang belum terbukti kebenarannya tersebut.


"Sekarang kalau kita bicara hilang atau tidak, itu jangan asumsi. Buktinya mana, buka ke publik jumlah real tangkapan awal, lalu saat ini jumlahnya berapa. Jikapun terjadi pengurangan, harus ada audit forensik, bukan mau-maunya kita bilang hilang," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).

Dosen Universitas Dian Nusantara ini berpendapat, ada banyak oknum yang bermain opini di ruang publik untuk kepentingan dirinya pribadi, yang muaranya adalah untuk merugikan nama baik Polri secara institusi.

"Saya melihat soal Kaltara ini terlalu banyak pihak yang bermain opini, namun tidak ada fakta hukum yang ditunjukan. Saya kira Kapolri harus tegas melihat pola-pola anak buah seperti ini, jangan sampai nama institusi rusak hanya karena kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu," papar Ketua Forum Politik Indonesia ini.

Menyikapi Kombes Teguh Triwantoro yang akhirnya dikembalikan ke jabatannya sebagai Kabid Propam Polda Kaltara, Tamil menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dan menjunjung asas hukum yang berkeadilan.

"Itu langkah tepat, tidak boleh ada pencopotan hanya berdasar asumsi. Saya harap kasus Kaltara ini transparan ke publik. Jangan sampai ada personel yang jujur malah menjadi korban, sebab masyarakat menaruh perhatian penuh pada kinerja Polri saat ini," pungkasnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya