Berita

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan/Ist

Politik

Tamil Selvan: Ada Agenda untuk Mendiskreditkan Kombes Teguh Triwantoro dan Merusak Nama Baik Polri

SENIN, 01 MEI 2023 | 08:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan hilangnya barang bukti BBM ilegal di Polda Kalimantan Utara (Kaltara) yang membuat Kabid Propam Kombes Teguh Triwantoro sempat dicopot dari jabatannya memunculkan isu adanya agenda setting pihak-pihak tertentu.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, berita hilangnya barang bukti BBM ilegal tersebut sampai saat ini belum terbukti secara hukum melalui audit forensik. Apakah benar hilang atas kesengajaan atau justru memuai karena penyimpanan yang tidak sesuai.

Namun, Tamil menilai, ada agenda setting yang dimainkan untuk mendiskreditkan reputasi Kombes Teguh Triwantoro yang dianggap ikut bertanggung jawab atas isu BBM ilegal yang belum terbukti kebenarannya tersebut.

"Sekarang kalau kita bicara hilang atau tidak, itu jangan asumsi. Buktinya mana, buka ke publik jumlah real tangkapan awal, lalu saat ini jumlahnya berapa. Jikapun terjadi pengurangan, harus ada audit forensik, bukan mau-maunya kita bilang hilang," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).

Dosen Universitas Dian Nusantara ini berpendapat, ada banyak oknum yang bermain opini di ruang publik untuk kepentingan dirinya pribadi, yang muaranya adalah untuk merugikan nama baik Polri secara institusi.

"Saya melihat soal Kaltara ini terlalu banyak pihak yang bermain opini, namun tidak ada fakta hukum yang ditunjukan. Saya kira Kapolri harus tegas melihat pola-pola anak buah seperti ini, jangan sampai nama institusi rusak hanya karena kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu," papar Ketua Forum Politik Indonesia ini.

Menyikapi Kombes Teguh Triwantoro yang akhirnya dikembalikan ke jabatannya sebagai Kabid Propam Polda Kaltara, Tamil menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dan menjunjung asas hukum yang berkeadilan.

"Itu langkah tepat, tidak boleh ada pencopotan hanya berdasar asumsi. Saya harap kasus Kaltara ini transparan ke publik. Jangan sampai ada personel yang jujur malah menjadi korban, sebab masyarakat menaruh perhatian penuh pada kinerja Polri saat ini," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya