Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tiga Alasan Terbanyak Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

SENIN, 01 MEI 2023 | 00:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 20,3 persen masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Tiga alasan tertinggi terkait bantuan yang tidak merata, harga kebutuhan pokok meningkat dan banyak pengangguran.

Begitu hasil survei nasional yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia dengan judul "Korelasi antara Approval Rating Presiden dan Dukungan atas Capres dan Partai Politik Jelang 2024" yang dipaparkan melalui virtual, Minggu (30/4).

Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023, sebanyak 15,8 persen menyatakan sangat puas, dan 62,7 persen menyatakan cukup puas.


Akan tetapi, masih ada yang menyatakan kurang puas, bahkan menyatakan tidak puas sama sekali terhadap kinerja Presiden Jokowi. Yang menyatakan kurang puas sebanyak 19,2 persen, dan tidak puas sama sekali 1,1 persen. Sisanya, sebanyak 1,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Burhanuddin menjelaskan, terdapat dua alasan terbanyak masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, yaitu memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 40,7 persen, dan membangun infrastruktur jalan sebesar 21,8 persen.

"78,5 persen itu ada dua yang dianggap memuaskan, satu adalah memberikan bantuan kepada rakyat kecil, yang kedua adalah membangun infrastruktur jalan. Mungkin buat sebagian kalangan kelas menengah, Presiden Jokowi yang kerap tampil seperti sinterklas gitu ya bagi-bagi bantuan di jalan atau waktu kunjungan," jelas Burhanuddin.

Akan tetapi kata Burhanuddin, bantuan kepada rakyat kecil seperti pisau bermata dua. Bagi yang menerima bantuan, menyatakan kinerja Presiden Jokowi memuaskan. Akan tetapi, bagi yang tidak menerima bantuan menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Di mana, dari 20,3 persen yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi, paling banyak menyatakan bantuan tidak merata sebesar 29,5 persen, harga-harga kebutuhan pokok meningkat 24,9 persen, dan lapangan kerja atau pengangguran 10,6 persen.

"Kemudian masalah inflasi itu juga seperti pisau bermata dua. Bagi sebagian orang yang mampu atau terjangkau harganya, mereka tidak keberatan bahkan menganggap pengendalian inflasi bagus. Tapi bagi 20 persen masyarakat yang tidak puas ada sebagian yang merasa harga-harga kebutuhan pokok tetap meningkat," pungkas Burhanuddin.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya