Presiden Joko Widodo harus membuka ruang bagi semua menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk memilih calon presiden pilihan mereka, jangan sandera para ketua umum Parpol yang kebetulan saat ini menjabat di kabinet.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengatakan, hal itu terutama berlaku untuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut dia, bertemunya Airlangga dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Sabtu malam (29/4), Golkar berpeluang gabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang berisi Nasdem, Demokrat, dan PKS, dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
"Sebenarnya Golkar bisa bergabung dengan Demokrat untuk mendukung Anies, dan itu sah secara demokrasi," tegas Muslim kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/4).
Menurutnya, jika Golkar ditekan untuk tidak mendukung Anies, karena Airlangga menteri, itu menunjukkan Jokowi presiden totaliter.
"Seharusnya Jokowi buka ruang untuk menteri-menteri yang di kabinet bebas memilih Capresnya. Jangan menyandera para ketua umum dengan jabatan di kabinet," kata Muslim.
Mengingat, kata Muslim, belakangan ini Jokowi terlihat menyandera para ketua umum Parpol untuk mendukung Ganjar yang didukungnya.
Salah satunya menyandera Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono agar mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar. Jika tidak mendukung Ganjar, Mardiono berpeluang dilengserkan.
"Itu sama saja dengan membunuh hak politik dan demokrasi para pimpinan partai," pungkas Muslim.
