Campuri Urusan Pilpres, Etika Jokowi Dipertanyakan

Sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo tidak seharusnya mencampuri urusan pesta demokrasi lima tahunan.

Demikian disampaikan Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/4).

"Undang-undang kepresidenan perlu mengatur etika dan protokoler presiden sebagai kepala negara," katanya.

Jokowi sudah seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk mencampuri urusan politik, mencari dan meramu calon-calon presiden 2024.

Berbagai manuver Joko Widodo juga dikritik, lantaran mewanti-wanti pemimpin selanjutnya agar meneruskan program yang selama ini telah digagasnya.

"Ini salah. Pemimpin yang baru tidak harus mengikuti program Jokowi, karena presiden terpilih justru harus mengikuti platform Rencana Pembangunan Jangka Panjang," tegas Andi Yusran.