Kombes Teguh Triwantoro/Ist
Kombes Teguh Triwantoro angkat bicara terkait pemberhentian sementara yang menimpa dirinya dari jabatan Kabid Propam Polda Kalimantan Utara (Kaltara). Dia mengatakan pemberhentian itu sebagai rezeki.
Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rachmat, saat dikonfirmasi apakah pernyataan di rekaman suara yang beredar di WA grup awak menia itu benar suara Kombes Teguh.
"Waalaikumsalam, benar rekaman KBP Teguh Triwantoro," kata Budi, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/4).
Pada rekaman itu Teguh menyampaikan, pencopotan dirinya merupakan bentuk rezeki yang diberikan Kapoda Kaltara, Irjen Daniel Adityajaya.
"Terkait dengan pemberian rezeki. Menurut saya yang jenderal berikan kepada kami berupa surat perintah pemberhentian sementara waktu atau penonaktifan, intinya kami dicopot. Kami di sini menyampaikan bukan mencari pembenaran, klarifikasi dan sebagainya, kami izin jenderal, terima jenderal, karena menurut saya itu bentuk rezeki," kata Teguh, dalam rekaman suara.
Masih pada rekaman suara itu, Teguh mengklaim pemberhentian sementara dirinya tidak melalui pemeriksaan. Bila pemeriksaan dilakukan dan dia terbukti bersalah, Teguh siap menerimanya.
Meski menerima pencopotan dirinya, Kombes Teguh menegaskan, dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana atau pelanggaran kode etik Polri.
"Tidak ada label pelanggaran yang saya bawa jenderal, dan terimakasih jenderal, tidak ada pemberhentian sementara waktu atau pencopotan ini, saya tidak ada pelanggan pidana, kode etik maupun disiplin," kata Kombes Teguh.
Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Adityajaya, sebelumnya memberhentikan Kabid Propam Polda Kaltara, Kombes Teguh Triwantoro, lantaran dianggap tidak menjalankan perintah atasan.
Pemberhentian Teguh tertuang dalam Surat Perintah Nomor: Sprin/522/IV/KEP/2023, tertanggal 10 April 2023, ditandatangani Kapolda.
Kasus itu terkait selisih jumlah ungkapan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite yang diperoleh dari pengungkapan pada April 2022 lalu, di Nunukan, Kaltara.
Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Negeri Nunukan menolak berkas perkara pengungkapan BBM Ilegal itu, lantaran jumlah barang bukti yang disita tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP).
Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan (BB-BR) Kejari Nunukan, Hartanto, mengatakan, Polda Kaltara mengungkap 28.068 liter solar dan 54.254 liter pertalite. Namun dalam perkembangannya, jumlah BBM berkurang menjadi 6.000 liter.
