Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

Jokowi Dukung Ganjar Nyapres dari PDIP, Ketum Parpol KIB dan KKIR Potensi Membelot

SABTU, 22 APRIL 2023 | 22:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepatuhan partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, utamanya yang sudah membentuk koalisi, diprediksi akan melawan setelah Ganjar Pranowo didukung nyapres dari PDI Perjuangan.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, parpol-parpol yang tadinya mendukung Jokowi di pemerintahan, kini sudah terpecah menjadi dua koalisi.

Ia menyebutkan, keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), belakangan diupayakan bersatu menjadi Koalisi Besar, bahkan mendapat dukungan Jokowi.


Namun menurutnya, potensi Koalisi Besar yang diisi parpol anggota KIB yaitu Golkar, PAN dan PPP, serta di KKIR ada Gerindra dan PKB, tidak mendapat ruang istimewa dari Jokowi karena deklarasi Ganjar oleh PDIP.

“Kalau Jokowi berpindah hati mendukung capres yang didukung PDIP, ya Koalisi Besar tidak akan terbentuk,” ujar Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/4).

Maka dari itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini memperkirakan, sikap Jokowi mendukung Ganjar nyapres dari PDIP sangat nampak dari acara deklarasi di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat kemarin (21/4).

Sehingga, perubahan konstelasi politi jelang Pilpres 2024 mendatang, kemungkinan bakal terjadi dalam waktu dekat.

“Saya sih melihat ke depan, ketum-ketum partai dan kabinet-kabinet, menjelang Jokowi lengser banyak yang membangkang, banyak yang tidak taat, banyak yang tidak manut,” ucapnya.

“Sekarang-sekarang saja karena Jokowi masih punya kuasa, masih belum ada presiden terpilih ya,” demikian Ujang menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya