Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Dokter Ahli Bedah Dipecat Gara-gara Kritik Menkes, Rezim Jokowi Sebegitu Otoriternya?

KAMIS, 20 APRIL 2023 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kejadian pemecatan dialami salah seorang dokter ahli bedah syaraf, Prof. Dr. dr. Zainal Muttaqin, Sp. BS(K), Phd, karena kerap mengkritik Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Kabar pemecatan Zainal dari Rumah Sakit (RS) Karyadi Semarang, ternyata turut diterima oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), yang bahkan langsung direspons melalui kritik terhadap pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Abdullah Rasyid mengatakan, pihaknya tidak terpikir pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif kepada Zainal, hanya karena terus menerus mendapat kritik.


“Kembali, rezim ini mempertontonkan kebodohan dalam mengurus pemerintahan. Karena sering kritik Menkes RI (Budi Gunadi Sadikin), seorang dokter ahli bedah syaraf yaitu Prof Zainal Mutaqqin di RS Karyadi Semarang di pecat,” ujar Rasyid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/4).

Bahkan, Rasyid menilai, rezim Presiden Jokowi telah menunjukkan kemunduran demokrasi melalui kebijakan pemecatan kepada Zainal dari RS Karyadi Semarang.

“Ini tindakan otoriter yang tak pantas berlaku di negara demokrasi,” ucapnya ketus.

Justru Rasyid memandang, seharusnya pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal setahun efektif bekerja, memberikan peninggalan yang baik di mata publik.

“Bukan justru menambah prestasi buruk kinerja kabinet,” tuturnya.

Oleh karena itu, Rasyid menyimpulkan rezim sekarang ini telah mengkhianati perjuangan reformasi melalui kebijakan-kebijakan yang cenderung otoriter.

“Tindakan otoriter ini lebih buruk dari Orde Lama dan Orde Baru, karena dilakukan di zaman reformasi. Jelas ini penghinaan dan pengkhianatan terhadap orde reformasi,” demikian Rasyid menutup.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya