Berita

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta/Net

Politik

Soal Status Siaga Tempur, PKS Minta Pemerintah Tidak Setengah Hati

KAMIS, 20 APRIL 2023 | 16:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menyebabkan  banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban. Fakta ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Terbaru ada 4 prajurit TNI dinyatakan tewas akibat diserang oleh KKB.
 
Merespons hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Pemerintah tidak setengah hati menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB.

Politisi PKS itu mengingatkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tidak boleh setengah-setengah dalam menaikan status menjadi Siaga Tempur.


Menurutnya, Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil.


Sukamta mengatakan, pemerintah seharusnya menghimpun informasi intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal untuk bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.

“Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, dimana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui," jelas Sukamta.

Dalam pandangan Sukamta, kalau memang tindakan KKB mengarah ke  separatisme, seharusnya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini.

"Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” ungkap Politisi PKS ini.
 
Ia pun mengkritik anggaran untuk TNI melalukan operasi di Papua sangat terbatas dengan peralatan seadanya. Kenaikan status siaga tempur sudah seharusnya berdampak pada tambahan anggaran, personil dan peralatan tempur.

"Sudah ada pengkondisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya