Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Diminta Tidak Kuasai Koalisi Besar, Hasto: Teriakan Tidak Perlu

RABU, 19 APRIL 2023 | 15:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Syarat yang diajukan PDI Perjuangan untuk gabung koalisi, capres harus dari internal mereka, memicu kritikan. Salah satunya disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily, yang meminta PDIP tidak mendominasi kalau ingin bergabung ke Koalisi Besar.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, yang mendominasi urusan politik adalah rakyat, bukan elite.

"Nah kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat," ujar Hasto kepada wartawan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).


"Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi, sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi, itu suatu teriakan yang tidak perlu," imbuhnya.

Bagi PDIP, lanjut Hasto, yang mendominasi adalah rakyat, tepatnya kedaulatan rakyat.

"Itulah (rakyat) yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut Koalisi Besar masih sebatas wacana. Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan terkait bentuk kerjasama yang dibangun melalui Koalisi Besar.

"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus, karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang. Belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," tandas Hasto.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, sebelumnya mengatakan kalau PDIP gabung maka harus ikut aturan main Koalisi Besar.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di Koalisi Besar," kata Ace di Kantor DPP Golkar, Jakbar, Rabu lalu (12/4).

Ace menambahkan, kalau nanti ada partai yang ingin bergabung, maka partai tersebut harus memahami bahwa koalisi besar sudah ada yang menginisiasi. Ia tidak ingin partai yang ingin bergabung itu justru coba menguasai.

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," paparnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya