Berita

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan/RMOL

Hukum

Pejabat Pemprov Lampung Berpeluang Klarifikasi Harta Kekayaan, KPK: Kita Lihat Dulu Hasil Pemeriksaan

SENIN, 17 APRIL 2023 | 12:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Harta kekayaan para pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pemeriksaan selesai, barulah dilakukan klarifikasi.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat ditanya soal sikap KPK terhadap harta kekayaan para pejabat Pemprov Lampung yang saat ini menjadi sorotan publik.

"Kita lihat dulu ya (hasil pemeriksaan oleh Direktorat PP LHKPN)," ujar Pahala kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (17/4).


Setelah dilakukan pemeriksaan, kata Pahala, jika dibutuhkan keterangan lebih lanjut maka KPK akan memanggil para pejabat Pemprov Lampung untuk dilakukan klarifikasi.

Adapun pejabat yang menjadi sorotan publik belakangan ini adalah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Lampung Reihana, dan pejabat Pemprov Lampung lainnya.

Sorotan publik terhadap harta kekayaan para pejabat Pemprov Lampung itu mencuat setelah video viral seorang TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik kondisi jalan di wilayah Lampung yang rusak.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya