Bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membuat Indonesia menjadi sandera China. Untuk itu, para pengelolanya, yakni Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), harus tanggung jawab.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengatakan, proyek KCJB bermasalah. Sejak awal proyek itu digagas, publik tidak didengar dan dimintai pendapat.
"Proyek itu sangat dipaksakan, sekarang publik yang dibebani. Dari awal menanggung utang, beban dan merugi, dan belum juga rampung. Kini jadi beban, bahkan negara jadi sandera bunga utang yang tinggi, lalu dengan enaknya LBP melemparkan ini ke publik?" urai Muslim kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/4).
Untuk itu Muslim meminta Jokowi dan Luhut bertanggung jawab, dan tidak membebankan APBN dalam pemembayaran bunga utang.
"Pengelola negara yang ugal-ugalan harus tanggung jawab. Kalau di China, pejabat negara yang merugikan negara seperti ini dihukum mati," tegasnya.
Karena, sambung dia, proyek KCJB jelas-jelas telah menjebak negara, karena pada akhirnya China meminta jaminan APBN.
"Ini kacau dan sangat berbahaya. Kini China mulai melakukan penekanan. Negara jadi korban tekanan China. Maka, para pengelolanya harus tanggung jawab," pungkas Muslim.
Sebelumnya Luhut menegaskan kemampuan Indonesia membayar bunga pinjaman utang proyek KCJB ke China Development Bank (CDB).
Menurut Luhut, kondisi perekonomian Indonesia mengalami kemajuan pesat dibanding beberapa waktu lalu, antara lain berkat efisiensi pengelolaan keuangan hingga reformasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi atau digitalisasi.
"Tidak ada masalah, kamu kok ragukan negaramu? Kalian jangan under estimate (meremehkan)," kata Luhut di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
