Berita

Presiden Joko Widodo dan kereta cepat/Net

Politik

Terjebak Utang China, Jokowi Seharusnya Belajar dari Malaysia

SABTU, 15 APRIL 2023 | 19:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembiayaan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh China, dinilai sebagai jebakan masalah keuangan yang akan diperoleh pemerintah Presiden Joko Widodo.

Begitu analisa Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, merespon isu kenaikan bunga utang pembiayaan proyek KCJB oleh China, dan berakibat pada permintaan APBN menjadi jaminannya.

“Kalau kita jeli, sejak awal kita sudah masuk dalam jebakan dan perangkap utang China,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/4).


Ia menjelaskan, bunga utang yang ditetapkan China kepada Indonesia jauh lebih besar dari kesepakatan awal, yaitu dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

“Kalau kita ambil proyek kereta cepat Jepang suku bunganya hanya 1 persen,” sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini mendorong pemerintah mencontoh negara tetangga di Asia. Di mana, memilih batal bekerjasama dalam pembangunan infrasturktur.

“Jadi kita harus belajar sama negara tetangga kita, Malaysia, yang tak takut membatalkan proyek kereta cepat yang mencapai hampir Rp 276 triliun,” demikian Jerry menambahkan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya