Soal APBN Potensi Digadai ke China, LBP Harus Tanggung Jawab

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai terlalu memaksakan diri. Pasalnya, kini muncul tuntutan dari China, selaku investor, untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan pengembalian utang dan sekaligus bunga.

Penilaian itu disampaikan pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, merespon isu China meminta APBN jadi jaminan, menyusul bunga utang pembangunan KCJB yang kini jadi 3,4 persen.

“Gara-gara Jokowi dan LBP ngotot bangun KCJB, China dengan segala tipu dayanya kini memperdayai pemerintahan Jokowi,” kata Jerry, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/4).

Menurut dia, bunga utang 3,4 persen masih sangat tinggi jika dibanding pengajuan awal, yakni 2 persen. Alhasil, kerugian negara akan melesat tinggi.

“Saya nilai pola pemerasan APBN telah dilakukan China. Jadi awalnya 2 persen, dan kini melonjak jadi 3,4 persen. Jadi setiap tahun APBN kita terkuras Rp 2 triliun,” tuturnya.

Karena itu, Direktur P3S itu menuntut tanggung jawab menteri yang mengomandoi persoalan investasi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

“Saya kira LBP harus berani beri ganti rugi dalam masalah ini, kan LBP punya banyak aset, karena ini akibat keteledoran dan kebodohan dalam bernegosiasi dan membaca peluang,” pungkas Jerry.