Berita

Walikota Bandung, Yana Mulyana/RMOL

Hukum

Walikota Bandung Yana Mulyana Diduga Terima Miliaran Rupiah Terkait Program Smart City

SABTU, 15 APRIL 2023 | 08:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Walikota Bandung Yana Mulyana diduga menerima miliaran rupiah terkait dugaan suap pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program Smart City.

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, selain Walikota Bandung, Yana Mulyana, KPK juga mengamankan delapan lainnya, termasuk sejumlah pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Bandung.

"KPK juga mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah, tapi masih dikonfirmasi lebih dulu kepada para terperiksa," kata Ali, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu pagi (15/4).


Sumber Kantor Berita Politik RMOL menyebutkan, uang yang diduga diterima Walikota Bandung mencapai miliaran rupiah. Untuk bukti awal pada tangkap tangan Jumat siang (14/4), KPK mengamankan ratusan juta rupiah, dan akan terus bertambah, lantaran barang bukti masih dikumpulkan dan dilakukan penghitungan.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri, mengatakan, KPK melakukan tangkap tangan terhadap sembilan orang, termasuk Walikota Bandung, Yana Mulyana.

"KPK terus bekerja keras bersihkan negeri ini. KPK masih ada dan tidak pernah menyerah. Satu lagi kepala daerah ditangkap karena korupsi," ungkap Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dini hari (15/4).

Dijelaskan, dia pernah menyampaikan pada rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh kepala daerah, beberapa waktu lalu, bahwa KPK akan menangkap kepala daerah yang masih korupsi.

"Itu dibuktikan hari ini, Walikota Bandung YM ditangkap, menyusul Bupati Meranti," pungkas Firli.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya