Berita

Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Kamis, 13 April 2023/Ist

Politik

Lindungi PMI, BP2MI Teken MoU Bersama Pemkab Karawang

KAMIS, 13 APRIL 2023 | 20:01 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang di Kantor BP2MI Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Pada kerja sama tersebut, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengapresiasi kinerja BP2MI yang mengalami banyak perubahan dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kami lihat inovasi perubahan signifikan dan perlindungan lebih baik untuk PMI kita. Pak Benny (Kepala BP2MI) telah memberi motivasi penting bagi kami sebagai pelayan masyarakat untuk memberi pelayanan terbaik," kata Cellica.


Ia mengharapkan, kerja sama dengan BP2MI akan berdampak baik bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya PMI.

"Kami berharap kerja sama dengan BP2MI berjalan lancar. Kami tentu akan melindungi PMI yang ada di Karawang sebagai bentuk kerja sama dengan BP2MI," sambungnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengajak pemerintahan daerah untuk melindungi PMI. Sebab tidak dipungkiri, masih ada mafia sindikat yang memperjualbelikan PMI dengan modus dipekerjakan.

"Ada potret penempatan ilegal anak-anak bangsa, dan ada potret Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan legal. Negara benar-benar hadir memperlakukan PMI secara hormat," tutup Benny.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya