Kebocoran dokumen Pentagon yang menggegerkan jagat maya terus menjadi sorotan banyak kalangan. Media Barat banyak berspekulasi tentang kebocoran yang disebut-sebut terbesar itu.
Dikutip dari Fox News, Rabu (12/4), kebocoran dokumen rahasia AS yang muncul di media sosial mungkin berasal dari Badan Intelijen Pusat atau Badan Keamanan Nasional.
Isi dokumen yang beredar di internet sebagian besar adalah bagian dari pengarahan Pentagon. Itu dibocorkan oleh pihak tertentu dengan cara mengirimkannya secara elektronik dari iPad yang terkunci kepada hingga 5.000 orang.
Jika dokumen-dokumen itu dicetak, penyelidik dapat melacak dari mana mereka dicetak karena halaman-halaman itu harus melewati printer aman yang sering diberi nomor.
"Beberapa intelijen rahasia yang dipublikasikan secara online tampaknya diproduksi oleh CIA atau NSA, bukan oleh Pentagon," tulis Fox News.
Media berita AS sebelumnya melaporkan bahwa Pentagon dan Departemen Kehakiman AS memulai penyelidikan atas kebocoran dokumen rahasia yang terkait dengan rencana NATO dan Washington untuk menyiapkan pasukan Ukraina untuk serangan balasan.
Sejumlah besar materi yang mengungkapkan jadwal pasokan senjata dan jumlah pasukan diposting ke Twitter dan Telegram, di antara media sosial lainnya.
The New York Times melaporkan pada 7 April bahwa bagian lain dari dokumen rahasia AS yang berkaitan dengan Ukraina telah muncul di internet.
Reuters melaporkan itu bisa menjadi kebocoran data paling signifikan sejak lebih dari 700.000 dokumen, video, dan kabel diplomatik diposting di WikiLeaks pada 2013. Laporan itu juga mengatakan kebocoran terbaru yang beredar di Internet bisa jadi palsu.
Sementara para pejabat mengatakan luasnya topik yang dibahas dalam dokumen, yang menyentuh perang di Ukraina, China, Timur Tengah dan Afrika, menunjukkan bahwa dokumen itu mungkin dibocorkan oleh orang Amerika dan bukan sekutu.
Penyelidikan kebocoran tersebut masih terus berjalan dan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa unsur-unsur pro-Rusia berada di balik kebocoran tersebut.
Pentagon telah merujuk masalah tersebut ke Departemen Kehakiman, yang telah membuka penyelidikan kriminal.
