Berita

Aksi di KPK yang dipimpin mantan Ketua KPK Abraham Samad/RMOL

Politik

Jika Sudah Bermutasi Jadi Pendekar Politik, Abraham Samad Cs Disarankan Bentuk Partai

SELASA, 11 APRIL 2023 | 13:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi para mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung Merah Putih KPK pada Senin (10/4) dinilai aneh. Sebab, mereka mantan pendekar hukum negeri ini, bukan pendekar politik.

Aksi yang meminta Ketua KPK Firli Bahuri dipecat tersebut dipimpin langsung mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang. Turut hadir pula mantan pegawai KPK yang kini jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, Novel Baswedan.

Bagi pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, aksi ini terbilang aneh lantaran sebagai mantan penegak hukum, seharusnya mereka berjuang di jalur hukum. Bukan di jalur komunikasi politik.

Demonstrasi memang hak demokrasi, tapi seharusnya mereka lebih mengedepankan penegakan hukum ketika menurut pandangan mereka ada dugaan keganjilan hukum.

“Bukan masuk ke ranah komunikasi politik dengan berdemonstrasi,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/4).

Baginya, tindakan komunikasi politik demonstrasi yang dilakukan sejumlah mantan pimpinan KPK tersebut sangat berlebihan dan sarat muatan motif komunikasi politik.

Sebagai mantan pendekar hukum, lanjut Emrus, mereka seharusnya bertindak dalam tahapan proses hukum. Mulai dari pelaporan atau pengaduan ke institusi hukum yang terkait sesuai dengan UU. Mereka sebaiknya berjuang di jalur hukum untuk memproses dugaan keganjilan hukum. Tentu didahului dengan kajian dan analisis hukum yang objektif dan komprehensif.

“Sebab, bukankah para (mantan) penegak hukum biasanya ‘berteriak’ bahwa panglima itu adalah penegakan hukum di jalur hukum? Bukan di jalur politik,” tanya Emrus.

Demonstrasi meneriakkan “copot ketua KPK” menunjukkan bahwa mereka telah masuk ke ranah politik, sehingga tidak melakukan pendidikan kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat. Demonstrasi ini, langsung atau tidak langsung, berpotensi mengganggu upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

“Atau mereka telah bermutasi dari pendekar hukum menjadi “pendekar politik”. Kalau begitu, saya menyarankan mereka mendirikan atau masuk partai politik saja,” demikian Emrus.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya