Berita

Aksi di KPK yang dipimpin mantan Ketua KPK Abraham Samad/RMOL

Politik

Jika Sudah Bermutasi Jadi Pendekar Politik, Abraham Samad Cs Disarankan Bentuk Partai

SELASA, 11 APRIL 2023 | 13:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi para mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung Merah Putih KPK pada Senin (10/4) dinilai aneh. Sebab, mereka mantan pendekar hukum negeri ini, bukan pendekar politik.

Aksi yang meminta Ketua KPK Firli Bahuri dipecat tersebut dipimpin langsung mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang. Turut hadir pula mantan pegawai KPK yang kini jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, Novel Baswedan.

Bagi pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, aksi ini terbilang aneh lantaran sebagai mantan penegak hukum, seharusnya mereka berjuang di jalur hukum. Bukan di jalur komunikasi politik.

Demonstrasi memang hak demokrasi, tapi seharusnya mereka lebih mengedepankan penegakan hukum ketika menurut pandangan mereka ada dugaan keganjilan hukum.

“Bukan masuk ke ranah komunikasi politik dengan berdemonstrasi,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/4).

Baginya, tindakan komunikasi politik demonstrasi yang dilakukan sejumlah mantan pimpinan KPK tersebut sangat berlebihan dan sarat muatan motif komunikasi politik.

Sebagai mantan pendekar hukum, lanjut Emrus, mereka seharusnya bertindak dalam tahapan proses hukum. Mulai dari pelaporan atau pengaduan ke institusi hukum yang terkait sesuai dengan UU. Mereka sebaiknya berjuang di jalur hukum untuk memproses dugaan keganjilan hukum. Tentu didahului dengan kajian dan analisis hukum yang objektif dan komprehensif.

“Sebab, bukankah para (mantan) penegak hukum biasanya ‘berteriak’ bahwa panglima itu adalah penegakan hukum di jalur hukum? Bukan di jalur politik,” tanya Emrus.

Demonstrasi meneriakkan “copot ketua KPK” menunjukkan bahwa mereka telah masuk ke ranah politik, sehingga tidak melakukan pendidikan kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat. Demonstrasi ini, langsung atau tidak langsung, berpotensi mengganggu upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

“Atau mereka telah bermutasi dari pendekar hukum menjadi “pendekar politik”. Kalau begitu, saya menyarankan mereka mendirikan atau masuk partai politik saja,” demikian Emrus.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Selasa, 05 November 2024 | 03:58

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Selasa, 05 November 2024 | 03:40

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Selasa, 05 November 2024 | 03:22

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

Selasa, 05 November 2024 | 02:57

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Selasa, 05 November 2024 | 02:22

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Selasa, 05 November 2024 | 02:09

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Selasa, 05 November 2024 | 01:54

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Selasa, 05 November 2024 | 01:36

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Selasa, 05 November 2024 | 01:21

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 05 November 2024 | 00:59

Selengkapnya