Berita

Aksi di KPK yang dipimpin mantan Ketua KPK Abraham Samad/RMOL

Politik

Jika Sudah Bermutasi Jadi Pendekar Politik, Abraham Samad Cs Disarankan Bentuk Partai

SELASA, 11 APRIL 2023 | 13:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi para mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung Merah Putih KPK pada Senin (10/4) dinilai aneh. Sebab, mereka mantan pendekar hukum negeri ini, bukan pendekar politik.

Aksi yang meminta Ketua KPK Firli Bahuri dipecat tersebut dipimpin langsung mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang. Turut hadir pula mantan pegawai KPK yang kini jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, Novel Baswedan.

Bagi pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, aksi ini terbilang aneh lantaran sebagai mantan penegak hukum, seharusnya mereka berjuang di jalur hukum. Bukan di jalur komunikasi politik.


Demonstrasi memang hak demokrasi, tapi seharusnya mereka lebih mengedepankan penegakan hukum ketika menurut pandangan mereka ada dugaan keganjilan hukum.

“Bukan masuk ke ranah komunikasi politik dengan berdemonstrasi,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/4).

Baginya, tindakan komunikasi politik demonstrasi yang dilakukan sejumlah mantan pimpinan KPK tersebut sangat berlebihan dan sarat muatan motif komunikasi politik.

Sebagai mantan pendekar hukum, lanjut Emrus, mereka seharusnya bertindak dalam tahapan proses hukum. Mulai dari pelaporan atau pengaduan ke institusi hukum yang terkait sesuai dengan UU. Mereka sebaiknya berjuang di jalur hukum untuk memproses dugaan keganjilan hukum. Tentu didahului dengan kajian dan analisis hukum yang objektif dan komprehensif.

“Sebab, bukankah para (mantan) penegak hukum biasanya ‘berteriak’ bahwa panglima itu adalah penegakan hukum di jalur hukum? Bukan di jalur politik,” tanya Emrus.

Demonstrasi meneriakkan “copot ketua KPK” menunjukkan bahwa mereka telah masuk ke ranah politik, sehingga tidak melakukan pendidikan kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat. Demonstrasi ini, langsung atau tidak langsung, berpotensi mengganggu upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

“Atau mereka telah bermutasi dari pendekar hukum menjadi “pendekar politik”. Kalau begitu, saya menyarankan mereka mendirikan atau masuk partai politik saja,” demikian Emrus.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya