Bupati Kepulauan Meranti Diduga Terlibat Kasus Fee Jasa Travel Umroh Hingga Suap Anggota BPK

Penerimaan fee jasa travel umroh hingga nyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) menjadi perkara yang menjerat Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dkk.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, dalam kegiatan tangkap tangan, KPK mengamankan Bupati dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti lainnya, serta satu orang auditor BPK Perwakilan Riau.

"Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan penerimaan fee jasa Travel Umroh. Di samping itu juga dugaan suap menyuap terkait pemeriksaan oleh auditor BPK agar Pemkab Kepulauan Meranti memperoleh predikat WTP," ujar Ali kepada wartawan, Jumat malam (7/4).

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Adil berupa penerimaan hadiah atau janji berupa suap fee proyek, potong Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP), dan penerimaan lainnya yang tidak sah.

"Semua akan didalami dan dicari bukti-bukti. Di samping itu bupati juga menerima potongan uang persedian dan ganti uang persedian serta penerimaan lainnya tahun 2021 sampai dengan 2023 juga cukup besar," ujar Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (7/4).

Firli memastikan, pada malam nanti, KPK akan menyampaikan hasil kegiatan tangkap tangan sebagai pertanggungjawaban kerja-kerja KPK kepada publik.

"Sedangkan barang bukti berupa uang tunai yang disita kurang lebih mencapai Rp 1,7 miliar lebih. Nanti Pak AM (Alexander Marwata) yang akan menyampaikan," pungkas Firli.