OTT Bupati Kepulauan Meranti jadi Bukti Tidak Ada Mogok Kerja Pegawai KPK

Kegiatan tangkap tangan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan puluhan orang lainnya menjadi bukti tidak ada mogok kerja yang dianggap sebagai kekisruhan akibat diberhentikan dengan hormat Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penindakan KPK, baik itu penyelidik maupun penyidik tetap bekerja. Hal itu sebagai bantahan adanya informasi yang menyebut bahwa penyelidik dan penyidik KPK mogok kerja yang mengakibatkan ruang kerja kosong.

"Penyelidikan dan penyidikan tetap kami lakukan. Kami pastikan kami tetap lalukan kerja yang terbaik untuk pemberantasan korupsi," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/4).

Apalagi kata Ali, KPK secara tegas menindak terjadinya korupsi di daerah guna menyelamatkan APBD yang bersumber dari uang rakyat.

Informasi pegawai KPK mogok kerja dan beredarnya foto ruang kerja penyelidik dan penyidik KPK dalam keadaan kosong itu dikarenakan banyak penyidik yang bertugas ke luar kota dalam rangka pemeriksaan saksi-saksi.

Di mana, pada Kamis (6/4), banyak agenda pemeriksaan saksi di luar kota. Di antaranya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Maluku, Papua, Kendari, Balikpapan, dan Kalimantan. Bahkan, juga ada kegiatan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Sehingga wajar ketika ruang kerja penyelidik dan penyidik KPK kosong.

Apalagi, KPK juga melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada Kamis malam (6/4).