Berita

Petugas medis Zimbabwe/Net

Dunia

Zimbabwe akan Kriminalisasi Nakes yang Kerja di Luar Negeri

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 11:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Petugas medis Zimbabwe yang memilih meninggalkan negara dan bekerja di luar negeri akan dikategorikan sebagai kriminal dalam UU baru yang dirancang pemerintah.

Wakil Presiden Zim Constantino Chiwenga pada Kamis (6/4) mengumumkan rancangan peraturan baru, yang memungkinkan Zimbabwe melarang negara lain merekrut petugas kesehatannya.

Ia menyatakan keputusan itu diambil untuk mencegah hilangnya para tenaga profesional karena Zimbabwe benar-benar kekurangan personel medis yang dibutuhkan di rumah sakit.


Chiwenga yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Kesehatan itu menyamakan perekrutan petugas kesehatan ke luar negeri seperti kejahatan dan perdagangan manusia.

"Jika seseorang dengan sengaja merekrut dan membuat negara menderita, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Orang-orang sekarat di rumah sakit karena tidak ada perawat dan dokter," kata Chiwenga, seperti dimuat African News.

Menurut Asosiasi Medis Zimbabwe, negara itu hanya memiliki sekitar 3.500 dokter untuk jumlah penduduk yang mencapai 15 juta orang.

Sejak Februari 2021, media lokal melaporkan lebih dari 4.000 perawat dan dokter telah meninggalkan Zimbabwe dan bekerja di luar negeri.

Inggris disebut menjadi tujuan yang menarik bagi para dokter dan perawat Zimbabwe, karena gajinya jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan di negara mereka.

Setelah Zimbabwe dimasukkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam daftar merah bulan lalu, Inggris memutuskan untuk tidak lagi merekrut   tenaga kesehatan dari negara itu.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya