Berita

Petugas medis Zimbabwe/Net

Dunia

Zimbabwe akan Kriminalisasi Nakes yang Kerja di Luar Negeri

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 11:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Petugas medis Zimbabwe yang memilih meninggalkan negara dan bekerja di luar negeri akan dikategorikan sebagai kriminal dalam UU baru yang dirancang pemerintah.

Wakil Presiden Zim Constantino Chiwenga pada Kamis (6/4) mengumumkan rancangan peraturan baru, yang memungkinkan Zimbabwe melarang negara lain merekrut petugas kesehatannya.

Ia menyatakan keputusan itu diambil untuk mencegah hilangnya para tenaga profesional karena Zimbabwe benar-benar kekurangan personel medis yang dibutuhkan di rumah sakit.


Chiwenga yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Kesehatan itu menyamakan perekrutan petugas kesehatan ke luar negeri seperti kejahatan dan perdagangan manusia.

"Jika seseorang dengan sengaja merekrut dan membuat negara menderita, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Orang-orang sekarat di rumah sakit karena tidak ada perawat dan dokter," kata Chiwenga, seperti dimuat African News.

Menurut Asosiasi Medis Zimbabwe, negara itu hanya memiliki sekitar 3.500 dokter untuk jumlah penduduk yang mencapai 15 juta orang.

Sejak Februari 2021, media lokal melaporkan lebih dari 4.000 perawat dan dokter telah meninggalkan Zimbabwe dan bekerja di luar negeri.

Inggris disebut menjadi tujuan yang menarik bagi para dokter dan perawat Zimbabwe, karena gajinya jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan di negara mereka.

Setelah Zimbabwe dimasukkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam daftar merah bulan lalu, Inggris memutuskan untuk tidak lagi merekrut   tenaga kesehatan dari negara itu.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya