Berita

Petugas medis Zimbabwe/Net

Dunia

Zimbabwe akan Kriminalisasi Nakes yang Kerja di Luar Negeri

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 11:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Petugas medis Zimbabwe yang memilih meninggalkan negara dan bekerja di luar negeri akan dikategorikan sebagai kriminal dalam UU baru yang dirancang pemerintah.

Wakil Presiden Zim Constantino Chiwenga pada Kamis (6/4) mengumumkan rancangan peraturan baru, yang memungkinkan Zimbabwe melarang negara lain merekrut petugas kesehatannya.

Ia menyatakan keputusan itu diambil untuk mencegah hilangnya para tenaga profesional karena Zimbabwe benar-benar kekurangan personel medis yang dibutuhkan di rumah sakit.


Chiwenga yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Kesehatan itu menyamakan perekrutan petugas kesehatan ke luar negeri seperti kejahatan dan perdagangan manusia.

"Jika seseorang dengan sengaja merekrut dan membuat negara menderita, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Orang-orang sekarat di rumah sakit karena tidak ada perawat dan dokter," kata Chiwenga, seperti dimuat African News.

Menurut Asosiasi Medis Zimbabwe, negara itu hanya memiliki sekitar 3.500 dokter untuk jumlah penduduk yang mencapai 15 juta orang.

Sejak Februari 2021, media lokal melaporkan lebih dari 4.000 perawat dan dokter telah meninggalkan Zimbabwe dan bekerja di luar negeri.

Inggris disebut menjadi tujuan yang menarik bagi para dokter dan perawat Zimbabwe, karena gajinya jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan di negara mereka.

Setelah Zimbabwe dimasukkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam daftar merah bulan lalu, Inggris memutuskan untuk tidak lagi merekrut   tenaga kesehatan dari negara itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya