Berita

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco/RMOL

Politik

Gerindra Enggan Tanggapi Syarat PDIP Harus jadi Capres di Koalisi Besar

RABU, 05 APRIL 2023 | 15:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar dan mengisyaratkan bergabung namun dengan syarat calon presiden harus dari PDIP.

Terkait hal ini, menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, perlu adanya pembicaraan serius bersama dengan partai yang tergabung saat ini.

Oleh karena itu, kata Dasco, adanya keinginan PDIP yang menginginkan calon presiden dari koalisi besar akan dibahas bersama partai politik yang ada.


“Saya tidak mau menanggapi, mengenai masalah siapa capres, siapa cawapres. Karena itu, adalah nanti kewenangan daripada partai-partai ini, untuk membicarakan pada saat mereka bertemu,” ujar Dasco saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Namun hingga saat ini, Dasco juga belum mengetahui keberlanjutan wacana koalisi besar yang akan diisi oleh lima partai politik dari dua poros koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).  

“Saya belum tahu, karena itu kemarin itu terjadi karena inisiasi dari PAN, kita belum tahu lagi. Nanti, tunggu saja perkembangannya, untuk pertemuan berikutnya,” tutupnya.

Sebelumnya, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyampaikan kalau wacana koalisi besar ini telah disetujui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budiman mengatakan ada syarat utama jika PDIP bergabung dalam Koalisi Besar. Yakni capres akan datang dari PDIP.

"Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain," kata Budiman, kemarin Selasa (4/4).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya