Berita

Politik

Moeldoko Cs Diduga Hendak Ganggu Koalisi Perubahan

SELASA, 04 APRIL 2023 | 13:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peninjauan kembali (PK) putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko Cs, diduga tak sekadar memenangkan konstruksi hukum.

Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono, menjelaskan, novum yang Moeldoko berikan ke MA ternyata barang bukti lama yang sudah digunakan di persidangan.

"Jadi targetnya bukan murni ke Demokrat, tapi ingin mengganggu Koalisi Perubahan dan menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden,” kata dia, lewat keterangan tertulis, Selasa (4/4).

Upaya PK yang dilakukan Moeldoko Cs itu dilakukan pada 3 Maret 2023, satu hari setelah Demokrat resmi mengusung Anies sebagai Capres.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku sudah memperkirakan langkah hukum Moeldoko bakal berlanjut, pasca kasasinya ditolak MA pada 29 September 2022.

Tak tinggal diam, Partai Demokrat akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas upaya PK kubu Moeldoko. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meyakini Demokrat berada di posisi yang benar, dan akan menang atas PK itu.

“Pengalaman empiris menunjukkan, sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya,” kata AHY di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

UPDATE

Jokowi Ingkar Janji Kurangi Warisan Utang

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:52

Peralihan Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Diprediksi Mulus

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:49

KNPI Beberkan Sederet Alasan Perlunya Melegalkan Judi Online

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:46

Jokowi hingga Prabowo Ikut Berkurban Bareng Golkar Sumut

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45

Pengacara Kusnadi Serahkan Bukti Tambahan ke Dewas KPK

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:36

Garuda Indonesia Masuk Daftar Perusahaan Terbaik se-Asia Tenggara

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:29

Tiba di Mabes Polri, Prabowo Siap Terima Bintang Bhayangkara Utama

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:25

Komisi VIII Nilai Pelaksanaan Haji 2024 Banyak Persoalan

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:24

Menang Pilkada Jakarta Bisa Obati Kekecewaan Kalah Pilpres

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:23

Pengacara Pegi Setiawan Minta KPK Pantau Sidang Praperadilan

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:13

Selengkapnya