Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Kasus Rp 349 Triliun Berpotensi Picu Revolusi Sosial

OLEH: YUDI SYAMHUDI SUYUTI
MINGGU, 02 APRIL 2023 | 06:20 WIB

KASUS kejahatan keuangan Rp349 triliun yang diungkap Ketua Komite Nasional Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD, dan jajarannya, harus benar-benar dituntaskan.

Presiden Joko Widodo juga harus benar-benar memberikan atensi dan terlibat secara strategis dalam penanganan kasus tersebut. Jika tidak dituntaskan, maka kasus-kasus kejahatan keuangan lain yang lebih besar akan muncul. Dan ini berpotensi memicu terjadinya revolusi sosial.

Potensi ini tidak main-main, krisis keuangan perbankan yang menimpa Amerika Serikat menjadi gambaran gelombang anjloknya perekonomian negara adidaya itu.

Sementara di Indonesia, terbongkarnya kejahatan keuangan berupa pencucian uang yang dioperasikan Kementerian Keuangan, berdampak ketidakpercayaan publik pada institusi lembaga pemerintahan.

Nanti institusi apa lagi yang terbongkar dan angkanya jangan-jangan lebih spektakuler lagi. Dan bahayanya lagi, kasus pencucian uang juga melibatkan perbankan, pasar modal, dan platform-platform keuangan lainnya. Termasuk investasi melalui jasa keuangan digital untuk mencuci uangnya.

Sementara rakyat di tingkat akar rumput semakin sulit. Bayar listrik sulit, biaya anak sekolah sulit, kebutuhan makan sehari-hari juga semakin berat. Seperti beras mahal yang ada indikasi ditimbun.

Belum lagi jeratan pinjaman online, meskipun legal yang digunakan untuk usaha, akan tetapi rantai ekonomi rata-rata, baik di tingkat keluarga, yang bersumber dari bekerja maupun berusaha melalui UMKM jauh dari seimbang. Atau bisa disebut lebih besar pasak daripada tiang.

Kesenjangan rakyat banyak dengan para pelaku kejahatan keuangan dengan terbongkarnya uang gelap ratusan triliun, tentu membuat rakyat semakin hari, semakin sakit hati. Ini bahaya. Karena akan menghasilkan krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga Pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga lainnya. Termasuk Partai Politik. Karena dugaan-dugaan dapat merembet kemana-mana.

Jadi atas kejadian ini, masalah kejahatan keuangan harus benar-benar dituntaskan sampai benar-benar tuntas. Dampaknya sangat besar jika tidak tuntas. Revolusi sosial berpotensi terjadi.

Kami berharap Presiden Jokowi benar-benar serius menangani ini bersama Pak Mahfud MD dan Aparat Penegak Hukum. Sebelum bara api ini membesar dan sulit dipadamkan.

Penulis adalah Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

UPDATE

Diberi Tugas Maju Pilgub Banten, Airin Mohon Doa Airlangga

Senin, 24 Juni 2024 | 00:01

Praktik Oligarki dan Politik Uang Diprediksi Tinggi pada Pilkada 2024

Minggu, 23 Juni 2024 | 23:32

Selama Ini Makmum, PKS Ingin Jadi Imam di Jakarta

Minggu, 23 Juni 2024 | 23:12

Gokasi Jakarta Siap Lahirkan Atlet Berprestasi

Minggu, 23 Juni 2024 | 22:17

Nasib Politik Anies Ditentukan di Pilkada Jakarta

Minggu, 23 Juni 2024 | 22:14

Airlangga: Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta Tergantung Survei

Minggu, 23 Juni 2024 | 22:06

Airin Kantongi Restu Koalisi Indonesia Maju

Minggu, 23 Juni 2024 | 22:04

Pilkada Lamongan untuk Siapa?

Minggu, 23 Juni 2024 | 21:25

Aktivis 98 sebut MKD Terlalu Tergesa-gesa soal Ketua MPR

Minggu, 23 Juni 2024 | 21:19

Saksi Yehuwa Prihatin Berita Peperangan Mendominasi Dunia

Minggu, 23 Juni 2024 | 21:08

Selengkapnya