Berita

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov/Net

Dunia

Pemindahan Nuklir Rusia Tidak Akan Terpengaruh oleh Pembatasan Data AS

RABU, 29 MARET 2023 | 23:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Amerika Serikat untuk berhenti membagikan beberapa data tentang kekuatan nuklirnya di bawah perjanjian "New START", tidak akan menghalangi rencana Rusia memindahkan senjata nuklir taktisnya di Belarusia.

Begitu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov dalam sebuah wawancara dengan kantor berita RIA pada Rabu (29/3).

Ia menegaskan bahwa proses penempatan nuklir Rusia tidak bergantung pada data nuklir yang dimiliki AS.


"Itu dia. Posisi kami tidak bergantung pada apakah Amerika akan atau tidak akan menyerahkan data mereka kepada kami,” tegasnya, seperti dimuat National Post.

Tidak seperti Rusia, AS belum secara resmi menangguhkan perjanjian START, oleh sebab itu, menurut Ryabkov, Washington masih wajib mengirimkan data tersebut.

Bulan lalu, Putin menangguhkan partisipasi Rusia dalam New START karena menilai bahwa Barat telah terlibat langsung dalam serangan Ukraina terhadap pangkalan pesawat pembom strategis di dalam wilayah Rusia.

Ditandatangani AS dan Rusia pada 2010 dan akan berakhir pada 2026, perjanjian New START membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat digunakan oleh kedua negara sebagai pemilik senjata nuklir terbesar di dunia.

Berdasarkan ketentuannya, Moskow dan Washington dapat mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis dan 700 rudal pembom berbasis darat serta kapal selam.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya