Berita

Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI membahas transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan/RMOL

Politik

Diungkap Mahfud, 491 Pegawai Kemenkeu Diduga Terlibat Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

RABU, 29 MARET 2023 | 20:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang juga Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada ratusan pegawai di Kementerian Keuangan diduga terlibat dalam transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun.

Hal itu diungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, membahas polemik adanya dugaan TPPU di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (29/3). Kata Mahfud MD, ratusan orang yang terlibat di Kemenkeu ini selain Rafael Alun Trisambodo.

"Berapa yang terlibat? Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya, Rafael udah ditangkap, selesai, loh di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya, Rafael sudah selesai ditangkap itu pidananya, bukan tindak pidana pencucian uangnya," kata Mahfud di dalam ruang rapat.


Dia menyampaikan dari 189 kasus dari 15 entitas atau kelompok namun yang dikeluarkan hanya satu entitas di Kemenkeu. Dia menyampaikan entitas itu meliputi perputaran uang dari keluarga para oknum dan perusahaan cangkang dari para pelaku tindak pidana pencucian uang.

"Kan kita serahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke Polisi, KPK, Kejaksaan Agung, dan macem-macem," tutup Mahfud.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya