Konstelasi politik menjelang Pemilu 2024 dianggap dapat membuat sepakbola nasional terseret dalam pusaran politik. Apalagi, kekuatan-kekuatan politik utama Presiden Joko Widodo menjadi penolak kehadiran timnas Sepakbola Israel.
Hal itu disampaikan oleh analis komunikasi politik yang juga Ketua Umum (Ketum) Sepakbola Indonesia Juara (SIJ), Hendri Satrio alias Hensat menanggapi polemik pro dan kontra kehadiran timnas Israel dalam perhelatan piala dunia U-20.
"Polemik pro dan kontra kehadiran timnas Israel, sebuah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, menghangat dan membuat dunia sepakbola nasional kembali ditarik ke pusaran politik," ujar Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/3).
Hensat menilai, tidak mengherankan jika perhelatan piala dunia U-20 dengan anggaran Rp 500 miliar yang rencananya digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 terancam batal digelar di Indonesia, serta dibayang-bayangi ancaman sanksi FIFA.
"Padahal, dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, yang didukung oleh Presiden Joko Widodo, publik dan suporter timnas Garuda merindukan sepakbola nasional menjauh dari pusaran politik. Namun, belum satu bulan pusaran politik sepak bola nasional justru bertiup kencang," kata Hensat.
Hensat pun menyoroti PDI Perjuangan yang notabene partai pendukung Presiden Jokowi menjadi salah satu pihak yang menolak kedatangan Israel. Bahkan, aksi penolakan PDIP itu tidak disangka-sangka publik.
"Menjadi tanda tanya besar, apa latar belakang ideologi yang membuat kader-kader pentolan partai yang identik dengan Bung Karno ini, seperti Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), I Wayan Koster (Gubernur Bali), elite DPD PDIP DKI Jakarta, DPD PDIP Jawa Barat, dan DPD PDIP Jawa Timur menyuarakan penolakan," jelas Hensat.
Padahal kata Hensat, basis PDIP di kota-kota yang akan menggelar piala dunia U-20 menolak kehadiran timnas Sepakbola Israel, yakni Jakarta, Bandung, Solo, Palembang, Bali, dan Surabaya.
Hensat menganggap, publik kemungkinan menilai bahwa penolakan PDIP tidak terlepas dari sejarah. Di mana, Presiden Soekarno atau Bung Karno pada 1957 silam menolak dengan tegas timnas Indonesia bertanding dengan Israel. Padahal, ketika itu timnas sudah lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 dan berada satu grup dengan Israel, Sudan, dan Mesir.
Apalagi, dalam peringatan Sumpah Pemuda di Istora Senayan, Bung Karno dengan lantang menyuarakan timnas Indonesia tidak akan pernah bermain sepakbola dengan Israel sampai Palestina merdeka. Dan sejarah mencatat Indonesia terus mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina hingga kini.
Menurut Hensat, situasi geopolitik saat itu memang mengharuskan Bung Karno untuk mengambil sikap politik menentang Israel. Karena di saat bersamaan, Indonesia membutuhkan dukungan politik negara-negara Arab untuk merebut Papua di Sidang Umum PBB 1957.
Di tengah pusaran politik PSSI waktu itu sudah mencoba berbagai skenario, seperti meminta agar pertandingan digelar di negara yang netral, namun ditolak oleh FIFA. Alhasil, Indonesia dikenai sanksi oleh FIFA.
Selain itu kata Hensat, sejarah mencatat sejauh ini baru ada lima negara yang menolak melakukan pertandingan dengan timnas Israel. Selain Indonesia pada saat kualifikasi Piala Dunia 1958 dan Asian Games 1962, pemerintah Mesir dan Turki juga menolak bertanding melawan timnas Israel, namun kejadiannya pada 1958 era di mana masih terjadi Perang Dingin. Pemerintah Iran juga pernah menolak. Argentina pun menolak, tapi saat itu hanya pertandingan uji coba pada 2018.
"Kini, meski perang dingin sudah berakhir dan peta geopolitik sudah jauh berubah, namun, konstelasi politik menjelang Pemilu 2024 justru membuat sepakbola nasional terseret dalam pusaran politik," terang Hensat.
Apalagi, kekuatan-kekuatan politik utama Presiden Jokowi justru menjadi penolak kehadiran timnas Israel, ditambah kekuatan politik lain seperti PKS ataupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, yakni PP Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Persaudaraan Alumni 212, BDS Indonesia (boycott, divestment, and sanction), Mer-C, Aqsa Working Group, KISDI, Aliansi Solo Raya, PP KAMMI, dan tokoh-tokoh seperti KH Said Aqil Siradj.
"Sementara itu, kubu yang tidak mempermasalahkan adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Partai Solidaritas Indonesia. Di sisi lain, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun tampak bisa memaklumi pikiran rakyat Indonesia dengan menyatakan Palestina tidak keberatan bila Pemerintah Indonesia mengizinkan Israel tetap bertanding di Tanah Air dan Palestina tidak meragukan komitmen dan dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina," pungkas Hensat.
