Benny Harman Curigai Mahfud Punya Motif Politik

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite TPPU Mahfud MD diduga memiliki motif politik ketika mengungkapkan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, pernyataan Mahfud itu menuai kontroversi di ruang publik.

Dugaan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat Benny K. Harman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama PPATK di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore (29/3).

“Secara terbuka saya menyampaikan apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai, Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan, judgement yang sifatnya final, hipotetik apa yang saya sampaikan,” tegas Benny.

Politikus Partai Demokrat itu lantas membela Menkeu Sri Mulyani yang telah memberikan bantahan atas dugaan transaksi janggal Rp 349 trilun di lingkungan Kemenkeu. Sehingga, kata dia, pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu hanya membuat rakyat bingung.

“Ibu Sri Mulyani menyampaikan juga secara terbuka bantahan atas apa yang Bapak Mahfud sampaikan, maka, rakyat bingung, jangan kan publik, kami yang anggota dewan ini apalagi yang di posisi Pak Mahfud bingung juga,” sesalnya.

Atas dasar itu, Benny berharap Mahfud menjelaskan secara terbuka kepada publik untuk menghindari asumsi hingga spekulasi liar di ruang publik. Jika tidak bisa membuktikan, kata anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, maka patut diduga Mahfud MD punya motif politik soal isu transaksi mencurigakan ratusan triliun ini.

“Kalau ada masalah yang berkaitan dengan Menkeu apa salahnya yang terhormat Pak Menko ketua komite panggil yang bersangkutan, ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu, tolong pertanggung jawabkan dan selesaikan! Itu dalam logika saya,” demikian Benny.