Berita

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini/Net

Politik

PKS Desak Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama

MINGGU, 26 MARET 2023 | 21:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah diminta meninjau kembali dan mencabut larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai instansi pemerintah.  Hal itu disampaikan oleh Fraksi PKS DPR.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan larangan itu, karena sangat tidak arif dan tidak bijaksana. Kata dia, seharusnya pemerintah memahami semangat buka puasa bersama sebagai kearifan dan kultur umat Islam di Indonesia.

"Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang suka cita menyambut bulan ramadhan," kata Jazuli.

Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, tidak ada alasan kuat larangan buka puasa bersama karena faktanya kegiatan-kegiatan keramaian sudah dibuka. Bahkan, konser musik di kota-kota besar dengan penonton puluhan ribu juga sudah diizinkan.

Dikatakan Jazuli, pemerintah harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa sendiri yang sisi manfaatnya sangat besar. Buka puasa bersama bagi pegawai itu bisa jadi sarana pembinaan spiritual aparatur yang efektif.

"Sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja birokrasi karena tepat sarana dan momentumnya. Bukber juga bisa mengokohkan hubungan emosional antara atasan dan bawahan dalam suasana yang lebih cair," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Jazuli, buka puasa bersama adalah wujud nyata dari kerukunan, kebersamaan dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Buka puasa bersama menumbuhkan semangat kekeluargaan yang hangat.

"Bukankah itu merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila?" tanya Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah membatalkan bleid larangan bukber tersebut daripada kontraproduktif. Apalagi, kebijakan itu menimbulkan kesan tidak baik di kalangan umat Islam.

"Bisa saja malah dianjurkan dengan pelaksanaan yang sederhana tapi fokus pada esensinya. Jadi lebih baik surat tersebut ditarik atau dicabut," pungkas Jazuli.

Populer

Ganjar Komplain Paslon Nomor Urut 1, Anies: Kompetitor Dilarang Protes

Senin, 20 November 2023 | 00:42

Proyek Rp2,7 Triliun di Sumut Amburadul, Gapensi Akan Seret Semua yang Terlibat ke Jalur Hukum

Minggu, 26 November 2023 | 06:44

Kasus Manipulasi RUPS Bank Sumselbabel Temui Titik Terang, Bareskrim akan Periksa Herman Deru

Jumat, 24 November 2023 | 00:19

Pj Gubernur Sulsel Diduga Buat Acara Mendadak untuk Hindari Massa Kumpul saat Ada Gibran

Minggu, 26 November 2023 | 20:37

Beredar Susunan Reshuffle Kabinet, Ada Nama AHY Hingga Dudung Kepala BIN

Rabu, 22 November 2023 | 16:03

Jika Ketegangan Mega-Jokowi Bukan Rekayasa, Prabowo-Gibran Tersingkir di Putaran Pertama

Minggu, 26 November 2023 | 16:42

Tinggalkan Nasdem, Mantan Gubernur Syahrial Oesman Perkuat TKD Prabowo-Gibran Sumsel

Minggu, 26 November 2023 | 06:22

UPDATE

Kodrat Shah, Sekjen Partai Hanura Berpulang

Kamis, 30 November 2023 | 22:57

Samuel Silaen: Jokowi Nambrak Sana-sini karena Tak Berdaya Menolak Pembisik

Kamis, 30 November 2023 | 22:50

Ambil Cuti, Prabowo-Gibran Dipastikan Hadiri Rakornas TKN-TKD

Kamis, 30 November 2023 | 22:42

Kecuali Tempat Pendidikan, PKPU Ternyata Tidak Larang Anak-anak Kampanye

Kamis, 30 November 2023 | 22:31

Besok, 441 Pengurus TKN dan TKD Prabowo-Gibran Samakan Visi Misi

Kamis, 30 November 2023 | 22:27

Daftar Lengkap Tema Debat Capres-Cawapres Rampung Disusun

Kamis, 30 November 2023 | 22:16

TPS-LN Hongkong dan Makau Terkendala Izin, KPU Gunakan Metode Coblos Pos

Kamis, 30 November 2023 | 22:06

Ibaratkan Pemilu Pertandingan Voli, Cak Imin: Kalau Bola Out, Garis Jangan Dilebarin

Kamis, 30 November 2023 | 21:54

Menguji Netralitas TNI setelah Pergantian Panglima dan KSAD

Kamis, 30 November 2023 | 21:51

Besok, Firli Bahuri Diperiksa sebagai Tersangka

Kamis, 30 November 2023 | 21:28

Selengkapnya