Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Kritik BEM UI dengan Meme Wajah Puan, Tidak Akan Terjadi Jika Aspirasi Publik Didengarkan

SABTU, 25 MARET 2023 | 00:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meme bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus yang dikeluarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), tidak akan terjadi jika pemerintah dan DPR mendengarkan dan merespon aspirasi publik terkait Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, apa yang disampaikan BEM UI melalui meme adalah salah satu bentuk agent social of control mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR saat ini.

"Bentuk aspirasi dan peran serta mahasiswa dapat dilakukan dengan hal apapun. Termasuk apabila mencapai puncak kebuntuan peran serta yang diperjuangkan. Maka menurut saya hal yang biasa bagi mahasiswa memberikan kritikan yang demikian," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, hal tersebut sebagai bagian dari kebuntuan berpikir mahasiswa dalam mengungkapkan aspirasinya selama ini. Di mana, tidak ada jalan keluar yang baik dalam memberikan aspirasi, berakibat terhadap munculnya meme-meme yang dapat menghancurkan citra pemerintah di mata publik.

"Kalau saja aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik, dan UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi publik untuk turut andil dalam memberikan masukan kepada pemerintah, maka tidak mungkin akan terjadi meme-meme yang dikeluarkan oleh BEM UI," katanya.

Untuk itu, Saiful meminta agar pemerintah dan DPR agar tidak hanya melihat meme yang muncul saat ini, akan tetapi perjuangan kebuntuan publik dalam mengaspirasikan keinginan yang tidak direspon dengan baik.

"Namun nyatanya hal tersebut tidak mendapatkan ruang yang jelas, sehingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa mahasiswa mengeluarkan meme-meme sebagai salah satu bentuk perlawanan di ruang-ruang publik," pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya