Pemprov DKI Tetap Adakan CFD Selama Ramadhan

JUMAT, 24 MARET 2023 | 22:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Selama bulan suci Ramadhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengadakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB alias Car Free Day (CFD).

Informasi ini dibagikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya, Jumat (24/4). Masyarakat dipersilakan untuk menghabiskan akhir pekan dengan berolahraga di ruas Jalan Sudirman-Thamrin.

"HBKB dilaksanakan pukul 06.00-10.00 WIB tanpa partisipan atau pengisi acara," demikian Dinas Perhubungan.

Kendati begitu, masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Sementara itu, kebijakan CFD di lingkungan Polda Metro Jaya yang berlaku setiap Jumat dihentikan sementara selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah.

"Selama bulan Ramadhan ini Polda Metro akan melakukan evaluasi pemberlakuan CFD," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.

Berita

Nusantara

Pemprov DKI Tetap Adakan CFD Selama Ramadhan

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Pakpok Putusan MK

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI