Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan sejumlah arahan dalam rapat koordinasi pimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023.
Dalam arahannya itu, Firli turut menguraikan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo di hadapan para kepala daerah yang terdiri dari 36 Gubernur maupun Pj Gubernur dan 514 Bupati/Walikota serta pimpinan kementerian dan lembaga.
Firli menyampaikan, program prioritas Presiden Joko Widodo pada periode keduanya 2019-2024 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara.
“Yang pertama adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastuktur,†kata Firli dalam sambutan pengarahannya yang diunggah akun Youtube Official KPK, dikutip Kamis (23/3).
Terkait hal ini, Firli meyakini para kepala daerah telah memainkan perannya dalam upaya mempercepat melanjutkan pembangunan infrastuktur sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Kemudian kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Di sini, Firli mengingatkan para kepala daerah bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu investasi terbesar sebuah bangsa. Untuk itu, Firli menekankan dua hal dalam rangka membangun sumber daya manusia di Indonesia.
“Satu, tingkatkan pelayanan kesehatan. Dan jangan korupsi di bidang-bidang kesehatan. Kedua tingkatkan pelayanan pendidikan, dan tingkatkan mutu pendidikan,†imbau Firli.
Kemudian program ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. Dalam hal ini Firli menyampaikan agar para kepala daerah mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berkembang jika ada belanja negara yang bersumber dari APBN dan ABBD. Oleh karena itu Firli meminta agar kepala daerah tidak menunda serapan melalui belanja dari APBD.
Kemudian pertumbuhan ekonomi, sambung Firli, sangat dipengaruhi oleh belanja konsumsi masyarakat, dan juga pertumbuhan ekonomi didukung oleh adanya investasi.
“Karena itu saya minta kepada bapak ibu sekalian, jangan pernah mempersulit izin investasi dan izin usaha. Karena itu dipersulit. Setiap pelayanan publik yang dipersulit maka akan muncul tindak pidana korupsi,†tekan Firli kepada para kepala daerah.
“Dengan wujud nyata, satu pungli, dua suap dan tiga gratifikasi,†ungkap Firli lagi.
Lalu program keempat, bahwa Presiden Jokowi meminta agar reformasi birokrasi jangan sampai diabaikan. Disampaikan Firli, terkait hal ini ada sejumlah kepala daerah yang berurusan dengan KPK lantaran terjerat kasus soal suap jual beli jabatan.
“Mohon maaf pak, beberapa waktu lalu saya rasa semua juga sudah mengikuti, bagaimana seorang bupati melakukan jual beli jabatan. Sampai pejabat kepala desa pun ada nilainya,†beber Firli.
Kemudian program kelima, Presiden Jokowi, kata Firli meminta agar APBN fokus yang tepat sasaran. Disini, Firli menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan ini, Firli mengatakan bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karenanya diperlukan adanya orkestrasi, yakni dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat pengawas pemerintah.
Selain itu, KPK juga memiliki strategi dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu dengan pendidikan masyarakat, agar tidak lagi ada orang yang ingin melakukan korupsi. Lalu melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem, karena Firli menekankan sistem yang baik tidak akan memberikan celah dan ruang untuk melakukan korupsi.
“Salah satu yang sudah kita lakukan ialah memperbaiki sistem di Mahkamah Agung, lewat
corruption risk assaement (CRA). Sehingga banyak perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung,†pungkas Firli.
Firli menambahkan, di bawah kepemimpinannya, KPK telah berhasil mengoptimalisasi pengelolaan keuangan negara melalui penyelamatan dan penertiban aset pemerintah daerah. Dan sepanjang tahun 2022, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 76 triliun dan asset recovery sebesar Rp 566,97 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 419 miliar.
“Korupsi itu harus diberantas. Karena mengutip Pope Francis, korupsi itu dibayar oleh kemiskinan. Ini maknanya adalah, jika korupsi itu masih terjadi maka kesejahteraan tidak akan pernah terwujud,†kata Firli.
Oleh karenanya, Firli menekankan bahwa pemberantasan korupsi ialah tugas bersama. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Albert Einstein, sebuah negara tidak akan pernah hancur oleh pelaku kejahatan, namun negara akan hancur oleh mereka yang hanya menonton tanpa melakukan perbuatan apapun.
“Karena sesungguhnya, dunia ini disiapkan untuk orang-orang baik. Kalaupun kita bukan orang baik maka setidaknya anda harus menjadi satu-satunya orang yang baik,†kata Firli.
“Kita semua berharap bahwa korupsi adalah masa lalu. Dan kita akan hidup di dalam satu peradaban dunia yang bebas dan bersih dari korupsi,†demikian Firli mengakhiri.
