Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Wanti-wanti Kampanye Colongan di Ramadhan, Ketua Bawaslu: Jangan Ada Ajakan!

KAMIS, 23 MARET 2023 | 21:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Momentum bulan Ramadhan tahun ini kembali berhimpitan dengan agenda politik lima tahunan, yaitu Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti kepada seluruh pihak agar tetap kondusif.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menuturkan, Ramadhan kerap memunculkan beberapa persoalan, apalagi mengingat belum diperbolehkannya dilakukan kampanye.

Ia menjelaskan, kampanye Pemilu 2024 dijadwalkan boleh dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Di luar itu, maka seluruh pihak harus menaati peraturan yang ada.


Salah satu aspek penting dalam kampanye, disebutkan Bagja, adalah terkait dengan ajakan dalam memilih peserta pemilu.

Hal tersebut yang ditekankan anggota Bawaslu RI dua periode itu kepada para peserta Pemilu Serentak 2024 yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu parpol.

Maupun, katanya, figur politik yang belakangan muncul dan disebut-sebut sebagai bakal calon presiden 2024, juga harus menghindari kampanye colongan di bulan Ramadhan.

“Tidak boleh ada ajakan mengajak,” ujar Bagja singkat saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (23/3).

Ia menegaskan, ajakan yang dimaksud tersebut adalah, memengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih parpol atau figur tertentu.

“(Yang akan berlaga) dalam bulan Februari (tahun 2024 mendatang),” demikian Bagja menambahkan.

Terkait aturan kampanye, KPU tetap mengacu pada Pasal 25 ayat (1) PKPU 33/2018 tentang Kampanye.

Dinyatakan beleid itu, parpol yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Namun, pada ayat (2) Pasal 25 PKPU 33/2018 disebutkan, parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal parpol dengan dua metode.

Dua metode yang dimaksud adalah, pemasangan bendera dan nomor urutnya; serta pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu, paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dalam beberapa kali kesempatan telah menyatakan, terkait sosialisasi bisa dilaksanakan hanya oleh parpol-parpol yang telah ditetapkan sebagai peseta pemilu, khususnya pada masa di luar kampanye.

Sejauh ini KPU RI menetapkan 18 parpol di tingkat nasional dan 6 parpol lokal Aceh sebagai peserta Pemilu Serentak 2024.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya