Berita

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang/Ist

Politik

Kecam Atas Pengkhianatan UUD 1945, BEM UI Desak Jokowi dan DPR Batalkan Pengesahan UU Cipta Kerja

KAMIS, 23 MARET 2023 | 15:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta untuk melakukan segala upaya dalam rangka membatalkan pemberlakuan UU tentang penetapan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal itu merupakan salah satu tuntutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melalui siaran pernyataan sikap Aliansi BEM se-UI dengan judul "Mengecam Pengesahan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja".

"Mengecam Presiden dan DPR RI yang telah mengkhianati UUD 1945 melalui pengesahan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja," ujar Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang dalam pernyataan sikap yang dikirim ke Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).

Melki menjelaskan, pada 30 Desember 2020, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu 2/2022 tentang Ciptaker yang selanjutnya disahkan oleh DPR RI pada 21 Maret 2023.

Padahal kata Melki, UU 11/2020 tentang Ciptaker sebelumnya telah dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK, UU Ciptaker dinyatakan inskonstitusional bersyarat atas beberapa pertimbangan, antara lain pembentukan UU Ciptaker tidak mengikuti cara, metode, dan standar yang jelas; adanya perubahan pada beberapa substansi setelah persetujuan bersama; dan bertentangan dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

MK kata Melki, memberikan kesempatan kepada para pembuat UU untuk memperbaiki UU Ciptaker dalam kurun waktu dua tahun, terhitung sejak 25 November 2021. Jika tidak, maka UU Ciptaker akan dinyatakan inskonstitusional permanen.

"Tak hanya cacat secara formil, UU Cipta Kerja juga bermasalah dari aspek materiil, di mana terdapat sejumlah pasal yang mengancam dan merampas hak-hak para pekerja," kata Melki.

Perppu Ciptaker sendiri kata Melki, sejatinya hanya salinan dengan minimnya perubahan dari UU Ciptaker yang bermasalah. Baik secara formil maupun materiil. Selain itu, penerbitan Perppu Ciptaker juga terbukti tidak memenuhi ihwal kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 dan dipersyaratkan lebih lanjut oleh PMK 138/PUU-VII/2009.

"Dengan demikian, pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi pertanda bahwa negara memiliki ragam cara untuk mengelabui konstitusi," tegas Melki.

Di mana kata Melki, sifat putusan MK yang final dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 dilanggar begitu saja oleh pemerintah dan DPR RI. Terlebih, DPR RI sebagai wakil rakyat acuh terhadap gelombang penolakan dari segenap elemen masyarakat sipil yang menggema sejak diterbitkannya Perppu Ciptaker.

Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat sipil bersama-sama menyuarakan perlawanan terhadap pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.

"Kami menolak pemberlakuan UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Mendesak presiden dan DPR RI untuk melakukan segala upaya dalam rangka membatalkan pemberlakuan UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja," pungkas Melki.

Populer

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Minta Maaf, KPU Akui 2.325 TPS Salah Input Suara Capres-Cawapres

Jumat, 16 Februari 2024 | 08:47

Real Count Sementara, Ini Suara DPRD Bandar Lampung Dapil 1

Sabtu, 17 Februari 2024 | 11:20

UPDATE

UUD 1945 Berubah, Kualitas Demokrasi Indonesia Alami Penurunan

Senin, 26 Februari 2024 | 15:50

Strategi Airlangga Libatkan Milenial dan Gen Z Antarkan Sukses Golkar 2024

Senin, 26 Februari 2024 | 15:41

Pemerintah Sasar Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 5,3 - 5,6 Persen pada 2025

Senin, 26 Februari 2024 | 15:40

Jokowi Minta Rencana Kerja Pemerintah Akomodir Program Presiden Terpilih

Senin, 26 Februari 2024 | 15:18

Israel Tolak Perpanjangan Visa Organisasi Kemanusiaan Palestina

Senin, 26 Februari 2024 | 15:10

AHY-Moeldoko Akrab, Muslim: Kudeta Demokrat Sandiwara Belaka?

Senin, 26 Februari 2024 | 15:08

Akrab dengan Moeldoko, AHY Tak Simpan Dendam

Senin, 26 Februari 2024 | 14:58

Ekosistem Kerja yang Baik di Laut jadi Syarat Utama Ekonomi Biru

Senin, 26 Februari 2024 | 14:57

Penyematan Brevet Kopaska

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Kesepakatan Divestasi Saham Vale Diteken Sore Ini

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Selengkapnya