Berita

Sosialisasi Ideologi Kebangsaan yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam/RMOLJabar

Nusantara

3 Penyakit Politik yang Harus Diwaspadai Jelang Pemilu 2024

KAMIS, 23 MARET 2023 | 08:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gelaran pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali selalu ditunggu masyarakat. Hanya saja, setiap pemilu selalu timbul berbagai macam penyakit politik.

Begitu dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam, saat sosialisasi Ideologi Kebangsaan bersama Kebasbangpol dengan para ormas dan LSM se-Kota Tasikmalaya, Rabu (22/3).

"Ya ideologi kebangsaan yang dilakukan oleh Kasbangpol ini dalam upaya untuk edukasi politik bagi masyarakat," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu usai mengisi materi.


"Karena dalam Undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 14 menyatakan, di antara fungsi dan kewajiban partai politik itu adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat," lanjutnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Dede menilai, UU ini sangat mulia dan bagus, karena ketika masyarakat sudah cerdas berpolitik, maka nasib bangsa ini ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

"Tapi hingga hari ini kan fenomena yang terjadi di negeri ini, masyarakat dalam menentukan pilihan politik itu bukan rasionalitas, tetapi lebih ke pragmatis," terangnya.

Artinya, lanjut Dede, sangat berbahaya jika memilih karena pragmatis. Apalagi tahun depan akan dihelat Pemilu Serentak.

"Kami harus berikhtiar untuk memahamkan dan menyadarkan masyarakat. Karena ada tiga penyakit politik di negeri ini," paparnya.

Penyakit-penyakit itu, papar Dede, adalah high cost politic atau biaya politik yang cukup mahal. Dengan biaya politik yang cukup mahal, maka orang-orang yang punya integritas tetapi tidak memiliki finansial kuat tidak akan punya kesempatan untuk memimpin bangsa ini.

"Itu dampak dari high cost politic. Ketika seorang kader partai, seorang politisi senior di partainya memiliki kualitas yang kuat, intensitas yang bagus, kapasitas yang luar biasa, tapi tidak memiliki finansial yang cukup maka tak sedikit mereka terpelanting dari partai politiknya," beber Dede.

Kemudian, penyakit politik lainnya adalah oligarki politik. Artinya para oligarki yang mendominasi berkuasa.

"Serta interlocking politic. Politik saling mengunci. Sehingga tidak sedikit partai politik yang tidak bisa berbuat banyak karena sudah dijahati oleh kasus yang menerpanya," tuturnya.

Maka dari itu, dirinya ingin mengupayakan masyarakat keluar dari penyakit-penyakit politik tersebut. Hal itu agar bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang baik dan benar.

"Sehingga orang-orang yang punya integritas moral, kapasitasnya luar biasa, tapi tidak memiliki finansial punya kesempatan untuk memimpin negeri ini," ujarnya.

Menurut Dede, penyakit politik seperti itu hingga hari ini masih terjadi. Maka partai politik harus mengambil langkah-langkah melalui diskusi dan mengedukasi untuk mengobati penyakit itu.

"Karena masih banyak masyarakat yang punya akal pikiran yang sehat juga punya nurani. Salah satu buktinya diri saya selama tiga periode menjadi anggota DPRD. Saya tidak pernah melakukan apa yang namanya money politic," pungkasnya.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya